Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Alasan 38 PPPK Grobogan Tak Diperpanjang, Bukan Karena Kinerja?

I
ASN: Sejumlah calon PPPK Grobogan saat teken kontrak di BKPPD Grobogan.
ASN: Sejumlah calon PPPK Grobogan saat teken kontrak di BKPPD Grobogan.

GROBOGAN — Proses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2020 di Kabupaten Grobogan telah selesai dilakukan.


Advertisement

Dari total 459 pegawai yang mengajukan, sebanyak 38 pegawai dinyatakan tidak diperpanjang di daerah. Namun, keputusan ini bukan karena masalah kinerja.

Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, menjelaskan bahwa seluruh pegawai yang tidak diperpanjang tersebut merupakan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Mereka tidak diproses di daerah karena terdampak kebijakan pemerintah pusat.

Advertisement

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, seluruh penyuluh pertanian akan dialihkan dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.

Dengan demikian, proses perpanjangan mereka otomatis berpindah ke pemerintah pusat.

"Untuk 38 PPL itu, perpanjangan langsung diusulkan ke pusat. Sudah tidak menjadi kewenangan daerah,” ujar Padma.

Advertisement

Dari total pengusulan, komposisinya meliputi 368 tenaga pendidik, 52 tenaga kesehatan, dan 38 formasi teknis. Setelah dialihkannya PPL, daerah hanya memproses perpanjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, terdapat satu tenaga pendidik yang tidak lolos perpanjangan kontrak karena tidak memenuhi syarat administrasi dan kinerja.

Hasil verifikasi menunjukkan pegawai tersebut tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam beberapa periode, meski telah dibina oleh OPD terkait.

“Pembinaan sudah dilakukan, tetapi SKP tetap tidak dibuat. Karena itu tidak direkomendasikan,” tambah Padma.

Dengan berbagai penyaringan tersebut, total 420 PPPK formasi 2020 dengan TMT 1 Januari 2021 dinyatakan resmi melanjutkan kontrak tahap kedua untuk lima tahun mendatang.

Meskipun berkas perpanjangan telah terkumpul sejak 17 November 2025, BKPPD masih menunggu proses finalisasi draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. (int)

Advertisement
Editor : Mahendra Aditya

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer