GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menegaskan komitmennya dalam memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (5/11), yang membahas dan menetapkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan raperda tersebut.
Sehingga persetujuan bersama bisa dilakukan antara eksekutif dan legislatif sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab Grobogan akan menyalurkan penyertaan modal sebesar Rp5,2 miliar kepada empat BUMD.
Dana tersebut akan difokuskan untuk memperkuat kapasitas usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyertaan modal diberikan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk memperluas cakupan penjaminan usaha.
Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, untuk pengadaan pompa sentrifugal, revitalisasi jaringan pipa, dan penggantian water meter.
PD BPR Bank Purwa Artha, guna pengembangan kredit sektor UMKM dan Perumda Purwa Aksara, untuk pengembangan unit bisnis perbengkelan dan pembelian peralatan pendukung.
“Penyertaan modal ini tidak hanya untuk memperkuat kinerja BUMD, tetapi juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Grobogan, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Ke-4 Tahun 2025, yang telah bekerja keras menindaklanjuti hasil fasilitasi dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah sebelum raperda ditetapkan menjadi perda.
“Terima kasih atas perhatian dan kerja keras seluruh pihak, terutama DPRD dan tim eksekutif yang telah menyempurnakan raperda ini sesuai hasil fasilitasi gubernur,” ungkap Setyo Hadi.
Di hadapan para anggota DPRD, Forkopimda, dan pejabat daerah yang hadir, Bupati Setyo Hadi menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
Ia berharap agar seluruh pihak memastikan dana yang disalurkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar penyertaan modal ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.(mun)
