Target 609 Unit FLPP di Grobogan, Pemkab Tancap Gas Percepat Realisasi Rumah MBR

GROBOGAN - Pemkab Grobogan mengebut realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Dari total kuota 609 unit rumah subsidi yang disalurkan melalui Bank Jateng bersama Capem, hingga Oktober baru 11 unit yang terealisasi.
Pemkab berupaya mempercepat seluruh proses agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) segera menikmati manfaat program rumah layak dan terjangkau ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menegaskan FLPP menjadi salah satu prioritas daerah dalam menekan angka backlog perumahan di Grobogan yang masih mencapai lebih dari 54 ribu unit.
Maka pihaknya terus mendorong percepatan administrasi dan sinkronisasi lintas sektor agar target FLPP tercapai.
“Kami berupaya mempercepat proses perizinan dan memastikan pembangunan rumah MBR tidak terkendala administrasi. Tujuannya jelas, agar masyarakat kecil bisa segera memiliki rumah layak huni,” ujarnya.
Menurutnya, langkah percepatan dilakukan dengan menyederhanakan mekanisme perizinan. Mulai dari pengajuan KKPR, PBG, hingga penerbitan rekomendasi MBR dan mendorong semua tahapan dapat berjalan secara digital melalui OSS.
Langkah ini juga sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Grobogan yang menekankan pentingnya sinergi antar instansi, seperti DPMPTSP, DPUPR, BPN, perbankan penyalur FLPP, dan pengembang perumahan.
“Pemkab menjadi fasilitator agar semua pihak punya pemahaman dan target yang sama. Harapannya, penyaluran FLPP bisa meningkat signifikan,” terang Sekda.
Di Kabupaten Grobogan, Bank Jateng mencatat, realisasi FLPP sejak 2022 baru mencapai 176 unit, masih jauh dari potensi kebutuhan di daerah.
Namun Pemkab optimistis capaian tahun ini akan meningkat seiring dengan percepatan perizinan dan gencarnya sosialisasi kepada pengembang maupun masyarakat.
Program FLPP sendiri menyasar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8,5 juta (lajang) dan Rp 10 juta (menikah).
Dengan harga rumah maksimal Rp 166 juta dengan luas bangunan antara 21–36 meter persegi. Masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan suku bunga tetap 5 persen, uang muka 1 persen, dan tenor hingga 20 tahun.
Endang menambahkan, Pemkab juga menaruh perhatian pada validasi penerima manfaat agar program tepat sasaran. Setiap calon penerima diverifikasi oleh bank dan divalidasi BP Tapera melalui sistem SiKasep, dengan cross-check ke data Dukcapil, BPJS, DJP, dan BPN.
“Kami ingin memastikan penerima benar-benar MBR, bukan kelompok yang sudah punya rumah atau aset lain,” ujarnya.
Selain FLPP, Pemkab Grobogan juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Hingga 2025, sudah 11.504 unit rumah diperbaiki melalui sinergi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan CSR.
“Rumah bukan hanya kebutuhan dasar, tapi simbol kesejahteraan dan martabat warga. Melalui FLPP dan perbaikan RTLH, kami ingin mewujudkan Grobogan sebagai kabupaten dengan masyarakat yang punya rumah aman, sehat, dan terjangkau,” tegas Endang. (int)



