
GROBOGAN – Anggaran Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Grobogan tahun 2026 dipangkas drastis.
Dari sebelumnya Rp 306,9 miliar di tahun 2025, kini hanya tersisa Rp 259,3 miliar. Artinya, ada pengurangan sekitar Rp 47,6 miliar atau setara 16 persen.
Di tengah penurunan itu, Pemkab Grobogan memastikan layanan publik dan pembangunan di desa tetap berjalan tanpa terganggu.
Kabid Administrasi Anggaran BPPKAD Grobogan, Wahyono, menjelaskan penurunan tersebut merupakan hasil penyesuaian dari pemerintah pusat dalam skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2026.
“Tahun ini memang ada pengurangan dari pusat. Kalau tahun lalu alokasi lebih besar, sekarang menurun. Tapi pelayanan masyarakat di desa harus tetap jalan,” ujarnya.
Penurunan Dana Desa bukan satu-satunya tantangan fiskal tahun ini.
Berdasarkan rekapitulasi, total pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke Grobogan juga mengalami penurunan sekitar Rp 374,4 miliar atau 16 persen dibanding tahun lalu.
Dana Alokasi Umum (DAU) turun tajam dari Rp1,26 triliun menjadi Rp1,02 triliun, dan insentif fiskal yang pada 2025 masih diterima Rp7,18 miliar kini hilang sepenuhnya.
Namun di sisi lain, kabar baik datang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang justru naik sekitar Rp 19,3 miliar.
DAK fisik tahun 2026 tercatat sebesar Rp 90,5 miliar, naik dari Rp 71,2 miliar pada tahun sebelumnya.
Kenaikan ini menjadi harapan baru untuk menopang pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat desa.
“DAK fisik jadi peluang. Walau Dana Desa turun, proyek-proyek strategis bisa tetap dijalankan dengan dukungan dari DAK. Yang penting kita arahkan ke kebutuhan yang benar-benar prioritas,” kata Wahyono.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Pemkab Grobogan juga mulai melakukan efisiensi pada kegiatan nonprioritas.
Beberapa program seperti bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan yang dulu dilaksanakan secara tatap muka kini dialihkan ke metode daring, yang dinilai mampu menekan biaya hingga 50 persen tanpa mengurangi efektivitasnya.
Dengan strategi efisiensi dan pengalihan fokus pada DAK fisik, Pemkab Grobogan optimistis dapat mempertahankan ritme pembangunan meski Dana Desa dan sejumlah pos transfer pusat tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. (int)



