
GROBOGAN – Pemkab Grobogan melakukan penyesuaian anggaran setelah adanya penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 374,4 miliar atau sekitar 16 persen dibandingkan tahun 2025.
Meski terjadi penurunan cukup besar, pemkab memastikan kebutuhan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Kabid Administrasi Anggaran BPPKAD Grobogan, Wahyono, menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi, total pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang semula ditetapkan sebesar Rp 2,28 triliun pada APBD 2025, kini berkurang menjadi Rp 1,90 triliun pada TKDD 2026.
Penurunan tersebut terjadi di hampir semua komponen, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa.
Dijelaskan, Dana Desa yang sebelumnya mencapai Rp 306,9 miliar kini turun menjadi Rp 259,3 miliar atau berkurang sekitar Rp 47,6 miliar. Insentif fiskal yang tahun lalu masih ada sebesar Rp 7,18 miliar tahun ini juga tidak lagi dianggarkan.
Sedangkan, Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp 52,37 miliar menjadi Rp 45,93 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) yang pada 2025 mencapai Rp 1,26 triliun kini hanya Rp 1,02 triliun atau turun 19 persen.
Penurunan signifikan juga terlihat pada komponen DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, bahkan beberapa pos dukungan pendanaan PPPK tidak lagi muncul.
“Pengurangan TKDD ini karena penyesuaian dari pusat. Ada yang bertambah di DAK, tapi juga ada yang berkurang di komponen lain. Kalau tahun lalu dapat DAK untuk bidang tertentu, tahun ini bisa saja tidak ada, jadi harus disesuaikan,” jelas Wahyono.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi salah satu penopang pendanaan daerah.
Meski secara total turun sekitar Rp 72 miliar atau 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, DAK fisik dan nonfisik tetap menjadi prioritas bagi kegiatan pembangunan sektoral seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Wahyono menegaskan, meskipun ada penurunan transfer dana, belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah daerah juga memastikan agar kebutuhan operasional pelayanan publik, seperti listrik, telepon, air, dan internet, tidak terganggu.
“Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap jalan. Kebutuhan dasar harus terpenuhi,” ujarnya.
Sebagai langkah efisiensi, BPPKAD Grobogan menyesuaikan kegiatan yang tidak bersifat mendesak, termasuk bimbingan teknis (bimtek).
Kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini diarahkan untuk dilakukan secara daring, sehingga mampu menghemat hingga 50 persen anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelatihan.
“Kalau dulu bimtek harus di hotel dengan makan dan perjalanan dinas, sekarang bisa daring. Lebih hemat tapi tujuannya tetap tercapai. Kita harus bijak memanfaatkan sumber daya yang ada,” tambahnya.
Ia menekankan, strategi penyesuaian ini bukan semata-mata langkah penghematan, tetapi bagian dari upaya menjaga agar penggunaan dana publik tetap efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah berkomitmen agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kualitas layanan publik dan pembangunan di Kabupaten Grobogan. (int)



