Tipping Fee Jadi Pertimbangan Alot Pemkab Grobogan dalam Proyek RDF

GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mematangkan rencana pembangunan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngembak, Kecamatan Purwodadi.
Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus menghadirkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batubara.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Grobogan, Abdul Munib Susanto, mengungkapkan selama setahun terakhir sudah ada 16 investor yang datang melakukan audiensi dan penjajakan kerja sama terkait pengelolaan sampah.
Namun, hingga kini Pemkab masih mempertimbangkan berbagai opsi pola kemitraan yang paling sesuai untuk dijalankan.
“Sampai sekarang memang sudah banyak investor yang menunjukkan minat. Tapi Pemkab tidak bisa serta-merta langsung memutuskan. Ada beberapa opsi kerja sama yang masih kami kaji, termasuk skema pendanaan, kepastian pasar, dan efisiensi teknologi yang ditawarkan,” jelas Munib.
Salah satu isu krusial yang menjadi bahan diskusi ialah soal tipping fee atau biaya pengelolaan sampah per ton.
Rata-rata investor menawarkan skema ini, namun Munib menegaskan nilainya harus disepakati bersama sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau hitungan investasinya sudah menguntungkan, tipping fee tidak diperlukan. Kalau pun ada, harapannya nilainya yang paling kecil. Dengan sarana dan prasarana yang sudah dibangun Pemkab, mestinya bisa mengurangi belanja modal dari investor,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab juga menekankan pentingnya kepastian pasar atau offtaker bagi RDF.
PT Semen Grobogan diperkirakan menjadi pengguna utama karena kebutuhan energi produksinya sangat besar, mencapai 8.000 ton semen per hari dengan konsumsi batubara sekitar 2.400 ton per hari.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengurangan emisi karbon, PT Semen Grobogan berkomitmen untuk mengurangi pemakaian batubara melalui sistem co-firing, sehingga permintaan RDF dipastikan akan terus meningkat.
Dari sisi harga, RDF dinilai cukup kompetitif dibanding batubara. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batubara per Juni 2024 mencapai 123 dolar AS per ton atau sekitar Rp 1,89 juta per ton.
Sementara harga RDF di pasar domestik berada di kisaran Rp 350 ribu hingga Rp 450 ribu per ton.
Selisih harga yang cukup lebar ini membuat RDF semakin menarik bagi industri, bukan hanya karena lebih murah, tetapi juga lebih ramah lingkungan.
Tak hanya RDF, pengolahan sampah di Grobogan juga akan menghasilkan produk turunan lain seperti maggot.
Produksi maggot diproyeksikan mencapai hampir 1 ton per hari, terdiri atas maggot basah sekitar Rp 6 ribu per kilogram, maggot kering Rp 30 ribu per kilogram, dan kasgot Rp 1.500 per kilogram.
Harga ini masih di bawah harga pasaran nasional, di mana maggot kering bisa menembus Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram, sementara maggot hidup dipasarkan antara Rp 16 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram.
Dengan proyeksi produksi RDF lebih dari 24 ribu ton per tahun ditambah potensi pendapatan dari rongsok besi dan budidaya maggot, total estimasi pendapatan pengelolaan sampah di Grobogan bisa mencapai Rp21 miliar per tahun.
Angka itu dipandang realistis apabila ada kepastian pasar dari sektor industri dan efisiensi produksi yang dijalankan secara konsisten.
Munib menegaskan, Pemkab akan sangat selektif dalam menentukan mitra kerja sama.
Selain keuntungan bisnis, proyek RDF ini diharapkan membawa manfaat ekologis, mengurangi timbunan sampah, sekaligus mendukung target energi terbarukan yang lebih bersih.
“Harapannya, kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi investor, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Grobogan,” pungkasnya. (int)



