Delapan Ruas Jalan Grobogan Diusulkan Inpres, Ini Dia Lokasinya

GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan mengusulkan delapan ruas jalan untuk ditangani melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 dengan total panjang penanganan 30,34 kilometer dan nilai anggaran Rp 159,4 miliar.
Saat ini usulan tersebut telah memasuki tahap verifikasi lapangan setelah sebelumnya melalui desk administrasi dan teknis.
Kepala Bappeda Grobogan, Afi Wildani, menjelaskan salah satu ruas yang menjadi prioritas dan telah dicek tim verifikator adalah Jalan Jambangan–Randu dengan panjang penanganan 2,1 kilometer. Usulan biaya perbaikannya mencapai Rp 15 miliar.
“Ruas ini menjadi prioritas kita karena kondisinya memang kurang baik. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, keberadaan jalan ini juga sangat penting bagi kawasan pertanian. Jalan ini menjadi jalur utama produksi maupun distribusi hasil panen masyarakat,” ujarnya.
Selain Jalan Jambangan–Randu, Pemkab Grobogan juga mengajukan tujuh ruas lainnya, yakni Jalan Tawangharjo–Sedah sepanjang 7,81 kilometer (Rp 35 miliar), Jalan Brigjen Sudiarto sepanjang 1,35 kilometer (Rp 7,4 miliar), Jalan Kalongan–Kandangan sepanjang 2,23 kilometer (Rp 11 miliar), Jalan Kandangan–Gatak sepanjang 4,03 kilometer (Rp 20,6 miliar).
Kemudian Jalan Gatak–Pulokulon sepanjang 1,21 kilometer (Rp 11,7 miliar), Jalan Pulokulon–Tuko sepanjang 8,32 kilometer (Rp 39,2 miliar), serta Jalan Tuko–Banjarsari sepanjang 3,27 kilometer (Rp 19,3 miliar).
Menurut Afi, seluruh usulan diarahkan untuk kawasan tematik pertanian.
Hal ini sejalan dengan potensi Grobogan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga infrastruktur jalan harus mampu menunjang mobilitas petani dan distribusi logistik pertanian.
“Dengan infrastruktur jalan yang baik, biaya distribusi bisa ditekan, waktu tempuh lebih singkat, dan hasil panen lebih cepat sampai ke pasar. Dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Afi menyebut, hasil verifikasi lapangan menjadi salah satu penentu apakah usulan Pemkab Grobogan dapat disetujui pemerintah pusat.
Pihaknya optimistis dengan kualitas proposal yang sudah disusun, Grobogan akan memperoleh alokasi penanganan melalui Inpres Jalan Daerah tahun 2025.
Kepala Desa Jambangan Karyadi menambahkan, kondisi Jalan Jambangan-Randu selama ini belum pernah ada perbaikan.
"Sembari menunggu usulan, sementara kami uruk agar bisa dilalui masyarakat. Selama ini belum pernah ada perbaikan. Jalan tersebut menjadi akses antar kecamatan," ungkapnya. (int)



