Tunggakan PBB-P2 Grobogan Capai Rp 3,89 Miliar, Pemkab Hapus Denda 2014–2024

GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan kembali memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Mulai 2 Agustus hingga 31 Oktober 2025, wajib pajak (WP) bisa melunasi tunggakan PBB-P2 tahun 2014–2024 tanpa dibebani denda, cukup membayar pokoknya saja.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan, total piutang PBB-P2 tahun 2016–2024 mencapai Rp 3,89 miliar.
Hingga 10 Agustus 2025, jumlah tunggakan yang masih tersisa Rp 2,9 triliun lebih dengan realisasi pembayaran Rp 989,55 miliar atau baru 25,42 persen.
Kabid PBB dan BPHTB BPPKAD Grobogan, Cheno Malang Judo, menjelaskan bahwa piutang lama cenderung sulit tertagih karena rendahnya tingkat pelunasan.
Data menunjukkan piutang tahun 2016–2021 rata-rata hanya tertagih 5–6 persen.
Sedangkan piutang 2024 justru lebih tinggi, dengan realisasi Rp 813,2 miliar atau 48,93 persen.
“Kendala terbesar justru denda yang menumpuk, membuat wajib pajak enggan membayar. Dengan penghapusan denda ini, masyarakat hanya perlu melunasi pokoknya. Harapannya mereka lebih ringan dan segera menuntaskan kewajibannya,” jelas Cheno.
Selain kebijakan bebas denda, Pemkab juga melakukan strategi jemput bola ke kecamatan, sosialisasi ke desa, serta memberikan reward bagi desa, kelurahan, dan kecamatan tercepat melunasi PBB-P2.
Hadiah yang disiapkan beragam, termasuk sepeda motor.
Untuk tahun berjalan, realisasi PBB-P2 2025 hingga pertengahan Agustus sudah mencapai Rp 32,3 miliar atau 80 persen dari target Rp 40 miliar.
Cheno optimistis target tahun ini bisa tercapai bahkan melampaui, mengingat tren kepatuhan wajib pajak terus meningkat.
“Kami yakin dengan kombinasi keringanan dan strategi lapangan, tunggakan bisa terpangkas dan target 2025 tuntas sebelum jatuh tempo 30 September,” pungkasnya. (int)



