DPRD Grobogan Setujui TPP ASN, Pinjaman Daerah Dan KUA-PPAS APBD 2026

GROBOGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Rapat Paripurna Ke-28 Tahun Sidang 2025, Kamis (14/8).
Ada tiga agenda persetujuan tambahan penghasilan ASN tahun anggaran 2026, persetujuan pinjaman daerah, serta penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lusia Indah Artani, membacakan pemaparan dasar hukum dan mekanisme yang melandasi pengambilan keputusan.
Dalam kesempatan itu, disebutkan bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan objektivitas, kemampuan keuangan daerah, dan dengan persetujuan DPRD.
Ketua DPRD Lusia Indah Artani menyampaikan bahwa Bupati Grobogan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengajukan permohonan tambahan penghasilan ASN dan rencana pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar, bersamaan dengan penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.
Usai penyampaian laporan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Norisa Sintikhe Matatias, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara mufakat.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan bernomor: 180.18/20, 180.18/21, dan 180.18/22 Tahun 2025 tertanggal 14 Agustus 2025.
Selanjutya dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 dilakukan oleh Bupati Grobogan dan Pimpinan DPRD, disaksikan seluruh peserta rapat paripurna.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, telah melalui pertimbangan menyeluruh atas beban kerja, prestasi, dan aspek objektif lainnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Grobogan, dengan bekerja profesional, memberikan pelayanan terbaik, serta selaras dengan semangat Reformasi Birokrasi.

”Harapan saya ke depan, kinerja ASN akan semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara maksimal,” kata Bupati Setyo Hadi.
Selain itu, Pemkab Grobogan juga telah mendapatkan persetujuan DPRD atas rencana Pinjaman Daerah senilai Rp 200 miliar pada tahun 2026.
Pinjaman ini akan difokuskan pada program strategis daerah, seperti pengendalian banjir dalam rangka penataan Kota Purwodadi serta pembangunan infrastruktur jalan.
Bupati menegaskan bahwa rencana pinjaman ini telah memperhitungkan kapasitas fiskal dan kemampuan APBD untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman di tahun-tahun mendatang.
Dalam rapat paripurna tersebut juga disepakati Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.
Secara garis besar, struktur anggaran yang disepakati Pendapatan Daerah: Rp 2.837.476.530.000,-, Belanja Daerah: Rp 3.037.276.530.000,-, Defisit Anggaran: Rp 199.800.000.000,-, Pembiayaan Netto (Surplus): Rp 199.800.000.000,- dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Rp 0,-.
Tahapan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten akan segera menyusun dan menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, yang direncanakan pada minggu kedua bulan September 2025, agar pembahasan RAPBD dapat diselesaikan tepat waktu, yakni paling lambat minggu keempat bulan November 2025.
Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Anggaran, Komisi-Komisi, dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan hingga tercapainya kesepakatan ini.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Grobogan untuk terus mendukung pembangunan dan menjaga semangat kebersamaan.
“Dalam semangat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, mari kita terus guyub rukun, mbangun deso, noto kutho, menuju Grobogan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Bupati. (mun)



