Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tujuh Perumahan di Grobogan Belum Serahkan PSU, Disperakim Ingatkan Developer

I
MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat mengecek lokasi perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan.
MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat mengecek lokasi perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan.

GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) terus mendorong para pengembang untuk segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke pemkab.


Advertisement

Sebab hingga kini, masih ada tujuh perumahan yang belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kepala Disperakim Grobogan Endang Sulistyoningsih melalui Kabid Perumahan Rakyat, Upik Farida Surya Dona, menyebutkan bahwa jumlah perumahan di Grobogan terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun tidak semua pengembang taat aturan.

“Tahun lalu sudah ada 45 perumahan yang menyerahkan PSU. Tapi setelah kami cek lagi di lapangan, ternyata masih ada tujuh yang belum.

Advertisement

Di antaranya Grand  Majenang 1 dan 2, Permata Hijau 3, Jagan Sari Recidence Gubug 1, Griya Cipta Indah Godong 1, Griya Harmoni Regency, dan Majenang Indah,” jelasnya.

Menurut Upik, penyerahan PSU menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Selain merupakan kewajiban yang diatur dalam Perda dan Perbup, penyerahan itu juga menjadi syarat agar kawasan perumahan bisa diakses bantuan dari pemerintah.

“Kalau sudah diserahkan, warga bisa mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, penerangan, atau fasilitas lainnya. Perumahan juga jadi lebih tertata dan bernilai,” tuturnya.

Advertisement

Meski demikian, proses penyerahan PSU masih menemui kendala. Banyak pengembang mengeluhkan rumitnya prosedur.

“Biasanya butuh waktu sekitar tiga bulan. Harus ada site plan, lalu ada biaya lain seperti pengurusan ke notaris. Ini yang kadang membuat pengembang malas mengurus, lalu ditinggal begitu saja tanpa penyerahan resmi,” imbuhnya.

Upik memastikan, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, pengawasan tetap berjalan ketat. Apalagi proses penyerahan PSU saat ini juga diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami ingin semua developer patuh aturan. Jadi bukan sekadar formalitas, tapi demi kepentingan masyarakat yang tinggal di perumahan itu sendiri,” pungkasnya. (int)

Advertisement
Editor : Mahendra Aditya

Artikel Terkait

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

GROBOGAN- Kesempatan langka diraih Oscar Yustino Carascalao, M.Pd. Kepala Sekolah IB SMA Pradita Dirgantara itu terpilih mewakili Indonesia dalam International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026. Program kepemimpina

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

Tim Spersdam Periksa Administrasi Personel Kodim Grobogan

Tim Spersdam Periksa Administrasi Personel Kodim Grobogan

GROBOGAN – Administrasi dan pembinaan personel Kodim 0717/Grobogan mendapat pengawasan dari Tim Pengawasan Kegiatan (Wasgiat) Bidang Personel Staf Personel Kodam (Spersdam) IV/Diponegoro, Rabu (18/11/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer