Pansus II DPRD Grobogan Bahas Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2029

GROBOGAN – Panitia Khusus II DPRD Grobogan menggelar rapat Rancangan Perda (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2029.
Rapat tersebut dihadiri oleh penyelenggaran dari KPU Grobogan, Bawaslu Grobogan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan dan Bagian Hukum Setda Grobogan.
Ketua Pansus II DPRD Grobogan Gunawan mengatakan, pembahasan rapat pada pembahasan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2029 dengan melakukan evaluasi tentang penggunaan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) antara lain Kesbangpol, KPU Grobogan dan Bawaslu Grobogan.
Yakni menindaklanjuti evaluasi penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2024.
”Kami meminta keterangan dari KPU dan Bawaslu Grobogan untuk penggunaan dana Pilkada Tahun 2024 lalu dan pengajuan dana Pilkada pada Tahun 2029,” kata Gunawan.
Dari hasil penjelasan dari KPU dan Bawaslu Grobogan diberikan beberapa evaluasi dan masukan.
Hal itu, untuk perbaikan penyelenggaraan pada Pilkada 2029 mendatang. Dimana persiapan dalam penyelenggaran membutuhkan dana dari APBD Grobogan.
”Dari evaluasi ini dari Pemda Grobogan akan mengalokasikan setiap tahun Rp 20 miliar selama tiga tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Grobogan Harnomo menambahkan, hasil dari pembahasan ini akan diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan fasilitas.
Dari pembahasan tersebut dari Pemkab Grobogan akan mencukupi kebutuhan untuk Pilkada Tahun 2029.
”Pengajuan anggaran Pilkada ini disetujui oleh Pansus II DPRD Grobogan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Grobogan. Jika anggaran kurang akan dicukupi jika lebih dana harus dikembalikan ke Pemda,” terang dia.
Sebelumnya, Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam membacakan jawaban atas pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2029.

Mengatakan, kegiatan yang dibiayai melalui pembentukan dana cadangan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2029.
”Mengenai penghitungan kebutuhan belanja, lanjut Bupati, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 mengacu kepada realisasi belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2016, 2020, dan 2024,’’ terang Bupati.
Selanjutnya, asumsi kebutuhan anggaran dipengaruhi oleh jumlah penambahan pemilih dan kenaikan harga barang dan jasa selama kurun waktu tersebut sampai dengan pelaksanaan tahun pemilihan dilaksanakan.
”Dalam menentukan rencana besaran dana cadangan setiap tahun sebesar Rp 20 miliar, yakni memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja operasional yang bersifat rutin, pelayanan publik, dan belanja wajib pada semua perangkat daerah pada tahun berkenaan,’’ ucap Bupati.
Sementara untuk pengelolaan dana cadangan, di dalam Raperda dana cadangan ini sudah diatur pengelolaan dana Cadangan, yang diantaranya adalah “penempatan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD”.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana cadangan yang belum dipergunakan akan dikelola secara transparan dan akuntabel melalui penempatan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah dan hasilnya akan menambah posisi dana Cadangan. (Sirojul Munir)



