
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani tersebut menjadi menjadi langkah awal penetapan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Hal itu, setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2025-2030 pada 20 Februari 2025 lalu, sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Bupati Grobogan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Grobogan H Sugeng Prasetyo SE MM menjelaskan, bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi.
Kemudian arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja Kepala Daerah selama satu periode jabatan, dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Visi pembangunan Kabupaten Grobogan 2025-2029 yang telah ditetapkan adalah 'Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan' dengan semangat Mbangun Deso Noto Kutho,” kata Sugeng Prasetyo.
Dijelaskan, dalam Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.
Kemudian mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
Serta membangun infrastruktur yang andal dan merata serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup.
Kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
”Dokumen Raperda RPJMD yang disampaikan dalam rapat paripurna ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025,” ujarnya.
Sugeng menambahkan, penyusunannya telah melalui tahapan konsultasi publik, forum perangkat daerah, serta Musrenbang RPJMD.
RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029 juga telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Termasuk RPJMN 2025-2029, RPJPD Grobogan 2025-2045, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS, RTRW, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta kebijakan pembangunan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap DPRD dapat segera membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda RPJMD ini.
Mengingat sesuai ketentuan, dokumen RPJMD wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan Kepala Daerah, yaitu selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2025.
Dengan penetapan RPJMD ini, diharapkan seluruh program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Grobogan secara menyeluruh. (Sirojul Munir)



