Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ramai-Ramai Ikut Pemutihan, Warga Grobogan Kaget: Pajak Dihapus, Tapi Masih Harus Bayar Banyak?

I
Penulis: Intan Maylani❯
PELAYANAN: Samsat Grobogan saat melayani masyarakat yang melakukan pemutihan.
PELAYANAN: Samsat Grobogan saat melayani masyarakat yang melakukan pemutihan.

GROBOGAN – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Pemerintah Jawa Tengah dengan tajuk "Tak Diskon Maka Tak Sayang", ternyata masih menyisakan keluhan dari masyarakat.


Advertisement

Meski dimaksudkan untuk meringankan beban para pemilik kendaraan, sebagian warga mengaku kaget dengan nominal yang tetap tinggi meski ikut pemutihan.

Salah satu warga yang mengungkapkan kekesalannya adalah pengguna media sosial, Fakhri J.

Ia mengaku kecewa saat mengetahui masih harus membayar sejumlah tagihan meski kendaraan miliknya telah menunggak pajak selama enam tahun.

"Jasa Raharja tetap harus dibayar. Saya telat bayar pajak enam tahun, tetap disuruh bayar Jasa Raharja enam tahun juga. Pajaknya cuma Rp 600 ribu, tapi Jasa Raharja Rp 1,43 juta, itu bikin heran," keluh Fakhri.


Baca Juga: Disambut Antusias Warga, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Blora Hasilkan Rp 2,5 Miliar selama Tiga Hari Jalan

Penjelasan Samsat: Pajak Diampuni, Tapi Tidak Semua Biaya Dihapuskan

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Samsat Grobogan, Erma Suryanti, memberikan klarifikasi bahwa program pemutihan memang hanya menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun-tahun sebelumnya.

"Wajib pajak hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan, yakni tahun 2025. Pajak tahun-tahun sebelumnya dihapus, tapi tidak dengan beberapa komponen lain seperti pokok iuran Jasa Raharja," jelas Erma.

Menurutnya, untuk kendaraan roda dua, besaran iuran Jasa Raharja per tahun adalah Rp 35 ribu, dan itu tetap harus dibayarkan meskipun ikut program pemutihan.

Advertisement

Jika menunggak selama enam tahun, maka total tagihan untuk iuran Jasa Raharja bisa mencapai Rp 210 ribu, bukan Rp 1,43 juta seperti keluhan yang beredar.

Namun, bisa jadi angka itu membengkak karena ada biaya lain yang turut masuk dalam tagihan, seperti biaya pergantian pelat nomor atau opsen.


Biaya yang Masih Harus Dibayar Meski Ikut Pemutihan

Erma menekankan bahwa masyarakat tetap harus membayar beberapa biaya saat ikut program pemutihan, yaitu:

  1. Pajak kendaraan untuk tahun berjalan (2025).

  2. Pokok iuran Jasa Raharja (tanpa denda).

  3. Biaya pergantian pelat nomor kendaraan jika masa berlaku lima tahunnya sudah habis.

  4. Opsen (biaya tambahan) yang mulai diberlakukan sejak 5 Januari 2025.

“Ganti pelat tetap bayar, kalau telat 10 tahun ya harus ganti dua kali, artinya bayar dua kali biaya pergantiannya,” kata Erma.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dalam program pemutihan kali ini, denda pajak kendaraan, denda iuran Jasa Raharja, dan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) telah dihapuskan seluruhnya.

Baca Juga: Membeludak! Hari Pertama Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Kudus Diserbu Warga


Diskon Sudah Ada, Tapi Harapan Warga Lebih Besar

Program pemutihan ini sebenarnya ditujukan untuk mendorong warga yang menunggak pajak agar segera melunasi tanpa terbebani denda.

Advertisement

Namun dalam praktiknya, banyak warga yang berharap pemutihan berlaku untuk seluruh biaya, termasuk biaya tambahan seperti Jasa Raharja dan pergantian pelat.

Sebagian masyarakat, terutama yang menunggak lebih dari lima tahun, merasa bahwa angka yang harus dibayar tetap memberatkan, meski di atas kertas sudah mendapatkan potongan.

“Diskon iya, tapi tetap saja kaget saat tahu total tagihannya. Mungkin perlu sosialisasi lebih detail ke masyarakat soal apa saja yang sebenarnya dihapuskan,” ujar seorang warga lainnya yang enggan disebutkan namanya.


Pemprov Tetap Ajak Warga Manfaatkan Program Ini

Meski ada sejumlah keluhan, Pemprov Jawa Tengah tetap mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan ini.

Sebab jika dibandingkan dengan tidak mengikuti program sama sekali, jumlah beban pajak dan denda akan jauh lebih besar.

Bagi warga yang ingin memanfaatkan program ini, cukup datang ke Samsat terdekat dengan membawa dokumen kendaraan dan identitas diri. Prosesnya pun diklaim cepat dan transparan.


Hapus Denda, Bukan Hapus Semua

Program pemutihan pajak kendaraan memang memberikan banyak keringanan, terutama bagi mereka yang sudah bertahun-tahun tidak membayar.

Namun, penting untuk dipahami bahwa pemutihan tidak berarti gratis semua.

Beberapa komponen seperti pajak tahun berjalan, iuran Jasa Raharja, dan biaya pergantian pelat nomor tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan.

Bagi warga yang ingin memanfaatkan program ini, penting untuk memahami rincian biayanya secara menyeluruh agar tidak kecewa saat tiba di loket pembayaran. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

6 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai Juni 2026, Ini Rincian Keringanannya

6 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai Juni 2026, Ini Rincian Keringanannya

Pemerintah di sejumlah daerah kembali menggelar program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membuat biaya pengurusan administrasi menjadi jauh lebih ringan.

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

GROBOGAN- Kesempatan langka diraih Oscar Yustino Carascalao, M.Pd. Kepala Sekolah IB SMA Pradita Dirgantara itu terpilih mewakili Indonesia dalam International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026. Program kepemimpina

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer