Pemkab Grobogan Optimistis Target PBB-P2 dan BPHTB Senilai Rp68 Miliar Bisa Tercapai, Begini Jurusnya

GROBOGAN - Pemkab Grobogan melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menaikkan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 menjadi Rp 68 Miliar.
Optimistis target tersebut bisa tercapai.
Kabid PBB dan BPHTB BPPKAD Grobogan Cheno Malang Judo mengatakan, untuk sementara target PBB-P2 pada 2025 masih sama dari tahun sebelumnya sekitar Rp 40 miliar.
Pembedanya pada BPHTB yang sebelumnya Rp 24 miliar kini ditargetkan naik Rp 28 miliar.
"Namun, rencananya pada perubahan, target PBB-P2 akan dinaikkan seiring dengan tren positif capaian pendapatan pajak. Kemungkinan naik menjadi Rp 43 miliar. Mengingat melihat panen petani yang semakin baik," jelas Cheno.
Sedangkan untuk target BPHTB 2025 rencananya juga akan naik pada Perubahan nanti sekitar Rp 38-40 miliar.
"Kenaikan itu lantaran di tahun ini Pemkab Grobogan dapat tambahan transaksi besar, penerimaan dari jual beli tanah milik PT ALIB seluas 20 hektare. Sudah masuk BPHTB senilai Rp 7 miliar untuk PT Nortex Berkat Indonesia dan Rp 1,99 miliar untuk PT Harmoni Cahaya Indonesia," jelasnya.
Pembayaran pajak tersebut dilakukan pada Maret lalu. "Kalau untuk kenaikan target di luar dua perusahaan tersebut, ditarget naik sekitar Rp 7 miliar," paparnya.
Cheno Malang Judo mengungkapkan, hingga 9 April 2025 realisasi PBB-P2 baru terkumpul Rp 5,5 miliar dari target Rp 40 miliar.
Sedangkan realisasi BPHTB baru masuk Rp 17,9 miliar. Yakni senilai Rp 10,9 miliar dari masyarakat dan PT ALIB Rp 7 miliar.
Meski begitu, ia optimistis bisa melampaui target.
Bahkan, tren kenaikan ini akan terus berlanjut pada tahun 2025, berkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.
Tingkat partisipasi wajib pajak PBB-P2 tercatat cukup tinggi pada 2024 mencapai 97,56 persen.
"Ini cukup tinggi, mungkin se-Jateng termasuk lumayan paling tinggi," bangganya. (int)



