GROBOGAN – Alasan tersendatnya penyaluran bantuan pemugaran rumah tak layak huni (RTLH) di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer akhirnya terkuak. Penyaluran tersebut terhambat sebab uang yang seharusnya digunakan untuk pemugaran diduga justru ngendon di Sekretaris (carik) desa.
Baca Juga : Di-PHK Perusahaan, Dara Cantik asal Grobogan Ini Justru Sukses Jualan Baju
Hal tersebut terbongkar usai tiga perangkat desa setempat memenuhi pemanggilan Kejaksaan Negeri Grobogan.
Tiga perangkat desa yang memenuhi panggilan yakni kepala Desa Asemrudung, sekretaris desa, dan mantan bendahara. Pemanggilan itu menindaklanjuti penyaluran RTLH 2022 yang tak rampung dikerjakan.
Diketahui, dari lima bantuan, hingga akhir 2022 baru tiga yang terselesaikan. Sementara dua sisanya tak disalurkan. Keterlambatan penyaluran itu pun sempat ditegur Disperakim dan pihak desa ditarget merampungkan hingga Lebaran. Sayang, hingga Lebaran masih belum tersalurkan sepenuhnya.
Kades Asemrudung, Wita mengaku disodori beberapa pertanyaan saat dipanggil Kejaksaan Negeri Grobogan. Ia pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
Menurutnya, penyidik Kejari Grobogan menanyakan mengapa bantuan pemugaran RTLH sampai terkatung-katung tak dikerjakan. Ia dengan tegas menyampaikan secara gamblang.
Baca Juga : Oknum Wartawan Gadungan yang Peras Pegawai Perusahaan Properti di Grobogan Dituntut Enam Bulan Penjara
Menurutnya benar bahwa desanya mendapatkan lima bantuan RTLH. Uang bantuan RTLH per unit Rp 12 juta. Tiga sudah masuk sejak awal. Sementara dua sisanya merupakan tambahan.
“Uang sudah diambil tanggal 3 Desember. Diambil bendahara dan carik. Kata bendahara saat ditanya kejaksaan tadi, uang diberikan kepada pak carik. Bendahara juga gak tahu dikerjakan atau tidak. Memang dana turun ke desa menjadi tanggung jawab kades. Tetapi mereka meminta untuk mengerjakan. Yang disayangkan gak dikerjakan,” ungkapnya.
GROBOGAN – Alasan tersendatnya penyaluran bantuan pemugaran rumah tak layak huni (RTLH) di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer akhirnya terkuak. Penyaluran tersebut terhambat sebab uang yang seharusnya digunakan untuk pemugaran diduga justru ngendon di Sekretaris (carik) desa.
Baca Juga : Di-PHK Perusahaan, Dara Cantik asal Grobogan Ini Justru Sukses Jualan Baju
Hal tersebut terbongkar usai tiga perangkat desa setempat memenuhi pemanggilan Kejaksaan Negeri Grobogan.
Tiga perangkat desa yang memenuhi panggilan yakni kepala Desa Asemrudung, sekretaris desa, dan mantan bendahara. Pemanggilan itu menindaklanjuti penyaluran RTLH 2022 yang tak rampung dikerjakan.
Diketahui, dari lima bantuan, hingga akhir 2022 baru tiga yang terselesaikan. Sementara dua sisanya tak disalurkan. Keterlambatan penyaluran itu pun sempat ditegur Disperakim dan pihak desa ditarget merampungkan hingga Lebaran. Sayang, hingga Lebaran masih belum tersalurkan sepenuhnya.
Kades Asemrudung, Wita mengaku disodori beberapa pertanyaan saat dipanggil Kejaksaan Negeri Grobogan. Ia pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
Menurutnya, penyidik Kejari Grobogan menanyakan mengapa bantuan pemugaran RTLH sampai terkatung-katung tak dikerjakan. Ia dengan tegas menyampaikan secara gamblang.
Baca Juga : Oknum Wartawan Gadungan yang Peras Pegawai Perusahaan Properti di Grobogan Dituntut Enam Bulan Penjara
Menurutnya benar bahwa desanya mendapatkan lima bantuan RTLH. Uang bantuan RTLH per unit Rp 12 juta. Tiga sudah masuk sejak awal. Sementara dua sisanya merupakan tambahan.
“Uang sudah diambil tanggal 3 Desember. Diambil bendahara dan carik. Kata bendahara saat ditanya kejaksaan tadi, uang diberikan kepada pak carik. Bendahara juga gak tahu dikerjakan atau tidak. Memang dana turun ke desa menjadi tanggung jawab kades. Tetapi mereka meminta untuk mengerjakan. Yang disayangkan gak dikerjakan,” ungkapnya.
