Monitoring Pajak Hiburan sebagai Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

GROBOGAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyasar sektor wisata Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum menyetorkan objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman.
Setidaknya ada tiga tempat yang didatangi.
Kabid Pajak Daerah BPPKAD Grobogan Rini Rachmawati menyebut, berdasar hasil tinjauan BPK pada Maret 2024, tempat wisata yang sempat dikunjungi terkait pajak adalah Geopark, Embun Bening dan Gugel Park.
“Kunjungan tersebut terkait pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir. Kemudian di dalam pajak restoran, terdapat objek PBJT Makanan dan Minuman. Maka tim BPK, sekaligus melakukan penagihan pajak tersebut. Ini (tiga tempat wisata,Red) sudah mulai bayar,” jelasnya.
Dari kunjungan itu, sejumlah wisata tersebut diminta membuat nota secara manual dan digital.
Sekaligus tim gabungan melakukan pendataan ke semua wisata BUMDes.
“Memang tak ada pemasangan tapping box, karena sudah maksimal sekitar 105 alat. Sehingga kami minta mereka untuk membuat nota secara manual dan digital. Kami juga ada inovasi pembayaran menggunakan Webundian,” jelas Rini.
Diungkapkan, dengan kunjungan langsung ke sejumlah wisata BUMDes yang dilakukan tim BPK dan BPPKAD.
Tahun ini, objek PBJT Makanan dan Minuman mampu mencapai 116 persen atau senilai Rp 11 miliar.
Menurutnya, industri pariwisata turut berkontribusi penting dalam membangun citra daerah.
Dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sektor tersebut.
Oleh karena itu, pengenaan pajak atas sektor pariwisata termasuk objek PBJT makanan dan minuman ini penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang vital.
“Permasalahan pungutan pajak restoran ini memang perlu kesadaran masyarakat dan pemilik usaha. Pemilik usaha ada yang ragu-ragu memberi pajak ke pengunjung. Sedangkan pengunjung nggak mau dikasih pajak,” imbuhnya.(int)



