Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekda Grobogan Semprit OPD yang Tak Capai Target Pelayanan di MPP, Hal Ini Jadi Catatan

I
SINERGITAS: Sejumlah kepala OPD dan perwakilan saat mendatangani kesepakatan kerjasama dalam pengoptimalan pelayanan di MPP.
SINERGITAS: Sejumlah kepala OPD dan perwakilan saat mendatangani kesepakatan kerjasama dalam pengoptimalan pelayanan di MPP.

GROBOGAN – Tahun ini menandai tahun kedua berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi yang terletak di kompleks Simpang Lima Purwodadi.


Advertisement

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Grobogan menggelar evaluasi pengoptimalan layanan di MPP melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Riptaloka, Jumat (13/12).

Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, MPP Srikandi, yang telah beroperasi sejak diluncurkan pada 13 Desember 2022 kini memiliki 32 gerai layanan.

Namun, Anang mengungkapkan bahwa tidak semua instansi memenuhi target kehadiran atau capaian pelayanan di MPP.

Advertisement

Menurutnya, setiap petugas yang ditugaskan untuk melayani di MPP harus hadir minimal 20 kali dalam sebulan di loket yang telah ditentukan.

Setelah dilakukan pengecekan data, ternyata sejumlah instansi belum memenuhi standar kehadiran yang ditetapkan.

Beberapa instansi, seperti Kantor Pertanahan, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan (Disdik), Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Perhubungan (Dishub), tercatat dengan capaian kehadiran nol persen.

Advertisement

Sementara itu, instansi lain seperti Taspen dan Kejaksaan memiliki capaian 20 persen, Kantor Pos mencapai 25 persen, dan Disperindag, BPJS Kesehatan, serta Dinas Sosial (Dinsos) dengan capaian 40 persen.

Adapun Pengadilan Agama dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki capaian lebih baik, yakni 55 persen.

“Tantangan kami di triwulan pertama 2025 adalah memastikan bahwa dengan adanya pimpinan baru, kami sudah dapat mencapai target yang lebih baik,” tegas Anang.

Sekda Grobogan menekankan pentingnya MPP sebagai wadah untuk menyatukan berbagai layanan publik, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta dalam satu tempat yang mudah diakses masyarakat.

“MPP ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara yang praktis, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke berbagai tempat. Semua layanan dapat diperoleh di sini,” ujarnya.

Dengan adanya MPP Srikandi, diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik dan memberikan kemudahan akses, jangkauan, dan keamanan bagi warga Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik yang ada, demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

Advertisement

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer