Tujuh Fraksi Dewan Beri Masukan Raperda Perubahan APBD Grobogan 2024

GROBOGAN – Tujuh fraksi di DPRD Grobogan memberikan masukan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi tentang perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, Senin (2/9).
Dari tujuh fraksi ini memberikan masukan tentang pendapatan dan target untuk APBD Grobogan.
Tujuh fraksi yang memberikan masukan fraksi PKB, fraksi PDI P, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP, fraksi Keadilan Nasional dan fraksi Karya Demokrat.
Rapat paripurna ke 29 tersebut dipimpin Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto dan Wakil Ketua Sementara DPRD Grobogan Mukhlisin serta dihadiri Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto.
Juru bicara fraksi PKB Grobogan Mansata Indah Maratona mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 424.75 miliar naik di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 432.851 miliar.
”Kami dari Fraksi PKB mohon dijelaskan kenapa Rencana Pendapatan Asli Daerah RAPBD-P Tahun 2024 sebesar Rp 452.05 miliar, yang semula hanya Rp 402.92miliar,” kata Mansata.
Dia menilai dalam menentukan target pendapatan asli daerah kurang cermat dalam perhitungan target penerimaan daerah.
Fraksi PKB menyarankan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang materiil dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapain target.
Diantaranya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari penetapan sebesar Rp12 miliar, menjadi RAPBD-P sebesar Rp 17.7 miliar ada kenaikan sebesar Rp 5.5 miliar.
”Kami minta dijelaskan apakah kenaikan penerimaan pajak MBLB tersebut mendasarkan Perda No.14 Tahun 2016 atau Perda Nomor : 8 Tahun 2023, dan bagaimana dengan PT Semen Grobogan, sekali lagi FPKB mohon dijelaskan dengan data riil,” ujarnya.
Selain itu, belanja RAPBD – P Tahun 2004, FPKB menyoroti terhadap belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang tidak akan maksimal penyerapannya, dari data penyerapan belanja tersebut setiap tahun penyerapannya tidak maksimal.
Fraksi PKB memberi contoh anggaran tahun 2023 terhadap belanja gaji dan tunjangan ASN ada sisa 12,70 persen sebesar Rp 87.59 miliar belanja tambahan penghasilan ASN tersisa 5,51 persen sebesar Rp 5.88 miliar.
Dan belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tersisa 9,88 persen sebesar Rp.110 juta dan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 yang tersisa sebesar Rp 17 miliar.
”Bagaimana tersebut tidak akan terjadi di tahun anggaran 2024, kami minta penjelasan,” terang dia.
Juru bicara fraksi PDI P Grobogan Erin Fincia Dora mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dalam Rapat Fraksi pada tanggal 29 Agustus 2024 ada beberapa catatan dari fraksi PDI P Grobogan untuk target pemasukan APBD Grobogan dari beberapa OPD.
Seperti di Dinas Pendidikan Grobogan pendapatan Retribusi daerah sesudah Perubahan ditarget menurun dari sebelum perubahan sebesar Rp 34.404.000,00 dari target pendapatan sebesar Rp 49.577.000,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp 15.173.000,00.
Dari Fraksi PDI Perjuangan berharap realisasi akhir tahun ada peningkatan pendapatan.
”Kami minta penjelasan penurunan dan capaian realisasi sampai bulan Agustus 2024,” ujarnya.
Kemudian pada kebijakan belanja Sub. Kegiatan Rehabilitasi sedang atau berat Ruang Guru atau Kepala Sekolah atau TU sesudah Perubahan bertambah sebesar Rp 482.639.310,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp10.437.049.600,00. sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp.10.919.688.910,00 yang digunakan untuk belanja modal.
”Kami minta penjelasan sekolah ruang guru atau kepala sekolah atau TU mana saja yang akan di renovasI? dan rincian belanja modal penggunaan tambahan tersebut untuk apa saja ?,” terang dia.
Selain itu, Fraksi PDI P juga meminta penjelasan belanja dari sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan Formal, Lembaga Masyarakat atau Komunitas atau kelompok masyarakat setelah perubahan bertambah sebesar Rp.6.725.000.000,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp.6.175.000.000,00. Sehingga bertambah sebesar Rp.550.000.000,00 yang dipergunakan untuk belanja Barang dan Jasa.
”Tambahan belanja barang dan jasa untuk apa saja. Minta penjelasan dan penggunanya," ujarnya.



