Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Grobogan Gandeng KPK dalam Pencegahan Korupsi

N

 

SOSIALISASI PENCEGAHAN: Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto (tengah) bersama dengan Devisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI untuk mengisi pencegahan korupsi bersama.
SOSIALISASI PENCEGAHAN: Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto (tengah) bersama dengan Devisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI untuk mengisi pencegahan korupsi bersama.

GROBOGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan koordinasi program pencegahan korupsi di wilayah DPRD Grobogan, Kamis (15/8) kemarin.


Advertisement

Dalam kegiatan itu, dihadiri Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto, seluruh anggota DPRD Grobogan periode 2024-2029. 

Sementara dari KPK RI diwakili oleh Azril dari Devisi Kasatgas Pencegahan KPK RI dan Agus dari Devisi Devisi dan Koordinasi Penindakan KPK RI wilayah Tiga.

Koordinasi dilakukan dalam rangka Pencegahan timbulnya kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kantor DPRD Grobogan. 

Advertisement

”Kami koordinasi dengan KPK RI untuk pencegahan korupsi wilayah tiga di wilayah DPRD Grobogan,” kata Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto. 

Dari DPRD Grobogan mengucapkan terima kasih kepada KPK RI bagian pencegahan yang telah berikan materi dan falsafah hidup.

Harapanya bersama jadian muatan dari anggota DPRD Grobogan periode 2024-2029 yang baru dilantik pada Rabu (14/8) lalu. 

Advertisement

”Dalam menjalankan kerja dewan sebagai legilasi , fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” ujarnya. 

Sementara itu, harapan untuk anggota DPRD Grobogan periode 2024-2029 bisa lakukan beradaptasi dan sama – sama belajar regulasi dan ketentuan yang harus dilakukan.

Yakni dalam menjalankan pokok kerja di legilasi, fungsi anggaran dan pengawasan. 

”Kita bersama-sama bersinergi anggaran yang berlaku untuk bertugas di DPRD Groboga,” terang dia. 

Perwakila KPK RI Bidang Pencegahan Azril menambahkan, tugas dewan di anggota DPRD legilasi pembuat perda , budgeting anggaran, dan pengawasan. Perbuatan korupsi berawal dari korupsi kecil mulai dar pelayanan, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. 

”Untuk pencegahan dalam perizinan kami sudah masuk ke seluruh pemda agar tidak terjadi korupsi di sana. ,” ujarnya. 

Koordinasi dengan DPRD Grobogan bertujuan untuk tidak terjadi korupsi. Dia mencontohkan kasus korupsi di dewan yang terjadi di DPRD Blora karena kelebihan uang saku. Maka uang saku harus dikembalikan.Jika tidak maka akan masuk ke pidana. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya mengingatkan akan tiga hal ketika kasus korupsi di DPRD Jambi. Pertama jangan sampai ada uang ketik palu. Kedua jangan sampai ada nego proyek dan ketiga jangan paksakan pokok pikiran sampai vendornya. Dari kasus itu, pihaknya juga sudah berikan rambu-rambu untuk pencegahan korupsi. (mun/*)

Advertisement
Editor : Noor Syafaatul Udhma

Artikel Terkait

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Lewat Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Temuannya

KPK Soroti Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Lewat Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Temuannya

KPK menilai pentingnya memastikan urgensi pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang dilakukan dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia.

Sempat Mangkir 2 Kali, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Soal Suap HGB Summarecon

Sempat Mangkir 2 Kali, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Soal Suap HGB Summarecon

Sempat Dua Kali Mangkir, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Terkait Kasus Suap HGB PT Summarecon

Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Kini Boyamin Soroti Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang

Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Kini Boyamin Soroti Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang

oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap informasi mengenai rencana perjalanan dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Jepang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer