Kabar Baik, DPRD Grobogan Setujui Raperda Penyertaan Modal BUMD Tahun 2025

GROBOGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan menyetujui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna ke-24, Senin (12/8).
Persetujuan diberikan setelah dilakukan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Grobogan bersama Perangkat Daerah dan BUMD terkait serta Rapat Kerja bersama Badan Pembentukan Perda guna membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda tersebut.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, raperda penyertaan modal BUMD tahun 2025 telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah.
Melalui Surat Nomor: 180.0/1832 tanggal 31 Juli 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan raperda tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
”Dalam rapat kerja Panitia Khusus 3 Tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah tersebut telah ditindaklanjuti yang hasilnya adalah sebagaimana raperda disetujui bersama” kata Sri Sumarni.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.
Khususnya Pimpinan dan segenap Anggota Panitia Khusus 3 Tthun 2024 DPRD Kabupaten Grobogan yang telah mencurahkan perhatiannya dalam membahas raperda bersama dengan tim eksekutif, sehingga dapat disetujui bersama.
Dikatakan, peraturan daerah tentang penyertaan modal ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
Kedua hal inilah yang menjadi tolok ukur ketaatan kita bersama terhadap peraturan perundang-undangan, di dalam melaksanakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, disamping kriteria-kriteria lainnya yang harus dipenuhi.
”Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Penguatan BUMD, meningkatkan sumber PAD serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Sri Sumarni menegaskan tujuan penyertaan modal sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka penyertaan modal kepada kelima Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2025 telah ditentukan pula peruntukannya.
Peenyertaan Modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dipergunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipergunakan untuk pengadaan water meter dan aksesories, merevitalisasi jaringan pipa distribusi Bendung Kletak Godong–Klambu, dan jaringan pipa distribusi Jati Pohon – Grobogan.
Selanjutnya penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dipergunakan untuk pengembangan kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah; dan penyertaan Modal kepada Perumda Purwa Aksara dipergunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan berupa pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan baku usaha percetakan.
”Dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan penyertaan modal dimaksud, tentunya pemanfaatan dana tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan,” terang dia.
Sri Sumarni meminta kepada semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan penyertaan modal dimaksud, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya Badan Usaha Milik Daerah tersebut, benar-benar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Kabupaten Grobogan. (mun/*)



