
GROBOGAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Grobogan bersama Kepala OPD se Kabupaten Grobogan membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di ruang paripurna satu, Senin (22/7) kemarin.
Pembahasan tersebut dilakukan pembahasan di masing-masing komisi.
Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, pembahasan di KUA PPAS untuk penyelarasan anggaran APBD tahun 2025 mendatang.
Pembahasan ini untuk proses perencanaan dan penganggaran APBD.
Sehingga pengelolaan keuangan bisa efektif dan bisa menghasilkan program yang optimal.
”Pembahasan dari KUA-PPAS memahami adanya program yang telah disampaikan setiap OPD di masing-masing komisi DPRD. Kemudian program ini diselaraskan kembali,” kata Agus Siswanto.
Dikatakan, penyusunan rencana KUA-PPAS diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan/atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional.
Sementara untuk PPAS memuat prioritas berdasarkan urusan kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. Kemudian prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Prioritas belanja diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.
Selanjutnya plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).
Anggota Banggar DPRD Grobogan Ahmad Sidik mengatakan, dalam penyelerasan KUA PPAS tersebut ada beberapa anggaran yang dikurangi dan ada anggaran yang ditambah sesuai dengan kebutuhan setiap OPD.
Pembahasan sebelumnya telah dilakukan di setiap komisi di DPRD Grobogan.
”Pembahasan yang tidak menemukan titik temu di Komisi dilanjutkan kembali pembahasnya di Banggar dewan.Tahun ada sistem baru dalam pembahasan bisa muncul di link online,” tandasnya. (mun/*)



