DPRD Grobogan Gelar Public Hearing Raperda Pencegahan Narkoba, Ini Tujuannya

GROBOGAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan menggelar rapat dengan pendapat (publik hearing) dalam pembahasan raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan prekusor narkotika.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus DPRD Grobogan Sukanto dihadiri Kepala OPD terkait, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, Kepala SMA, SMK dan Direktur Rumah Sakit di Grobogan.
Acara tersebut juga diisi dari narasumber Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kendal dan Kemenkumham RI Jawa Tengah Semarang.
Sukanto mengatakan, public hearing bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk mengoptimalkan raperda.
Adanya public hearing untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar saat ditetapkan nanti dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan materi Perda serta bisa memenuhi aspirasi masyarakat secara maksimal.
”Masukan yang diterima dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah ini akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan di Pansus,” kata Sukanto politisi dari PKB ini.
Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat tersebut didapat beberapa masukan. Diantaranya tentang pencegahan dini yang diutamakan sosialisasi di sekolah-sekolah, rumah sakit. Kemudian adanya even sosialisasi narkoban, banner, spanduk tentang bahaya narkoba.
”Inti dari masukan kami terima adalah pencegahan dini yang diutamakan sosialisi bagaimanan pencegahan bahaya narkoba sejak dini,” ujarnya.
Mendapati masukan tersebut, Sukanto akan menindaklanjutinya dengan memasukan ke dalam raperda tersebut. Sehingga masukan tersebut bisa menyempurnakan raperda sebelum diajukan dan singkronisasi draf diajukan ke Bupati. Setelah ada pembahasan ini adalah singkronisasi dengan peraturan diatasnya agar tidak tumpang tindih.
”Setelah public hearing akan disampaikan kepada Bupati untuk dimasukan dalam raperda agar bisa disetujui masuk raperda,” terang dia.
Raperda tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berisi 20 Bab dan 30 Pasal. Raperda tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di daerah.
Dalam perda itu lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel penginapan, asarama , rumah kost, rumah susun dan lingkungan masyarakat. Selain pencegahan perda ini juga mengatur tentang pencegaan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, penghargaan. (*)



