
GROBOGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menyetujui dan mengesahkan Raperda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi Perda dalam rapat paripurna pada Kamis (28/3).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto dan dihadiri oleh Wakil Bupati Grobogan Bambang Pudjiyanto, Forkopinda, Kepala OPD, Direktur BUMD, BUMN dan Camat se Kabupaten Grobogan.
Bambang Pudjiyanto dalam membacakan jawaban Bupati mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap Rancangan Peraturan Daerah telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah.
Kemudian, melalui Surat Nomor : 100.3/348 tanggal 7 Maret 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan raperda tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VI Tahun 2023 beberapa waktu lalu, rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah tersebut telah ditindaklanjuti pula.
Dalam kesempatan itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Khususnya segenap Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus VI Tahun 2023 DPRD Kabupaten Grobogan yang telah memusatkan perhatiannya dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah berikut bersama dengan tim eksekutif, sehingga dapat kita setujui bersama.
Baca Juga: Memperlihatkan! Wisata Goa Lawa dan Goa Macan di Grobogan Kini Terbengkalai, Begini Respon Dinas
”Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kita sepakati bersama ini, antara lain mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai sebuah badan hukum, tentunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun demikian tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaannya,” kata Bambang Pudjiyanto.
Selain itu, untuk semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata, dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ditegaskan pula bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
”Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” terangnya.
Bambang menambahkan, dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi dalam perekonomian desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Selain itu, kondisi tersebut memungkinkan perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif serta akuntabel.
”Perda BUMD ini untuk memastikan produk hukum daerah yang kita miliki terjaga keselarasan dan keharmonisannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari kesatuan sistem hukum nasional, tentu keselarasan dan kaharmonisan antara produk hukum daerah dengan peraturan-peraturan-undangan yang lebih tinggi merupakan suatu keniscayaan. Hal tersebut juga merupakan wujud ketaatan kita bersama terhadap ketentuan peraturan-undangan yang berlaku,” tandasnya. (mun/*)



