Developer Perumahan Makin Menjamur di Kabupaten Grobogan, Pemkab Lakukan Hal Ini

GROBOGAN - Kawasan perumahan semakin menjamur di Kabupaten Grobogan.
Kini, para developer tidak bisa sembarangan membangun hunian baru.
Pemkab tengah menyusun peraturan bupati (perbup) yang mengatur seputar pemanfaatan tanah untuk permukiman.
Kabid Perumahan Disperakim Grobogan Upik Farida Surya Dona mengatakan, selain penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
Baca Juga: Angin Puting Beliung Mengamuk di Penawangan Grobogan, Ratusan Rumah Warga Porak-poranda
Sebelum membangun perumahan, developer diminta memperhatikan beberapa hal.
Sehingga masyarakat yang membeli bisa terpenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang memadai.
”Pembuatan Perbup ini, karena pemkab memiliki tanggungjawab dalam mengelola pemanfaatan tanah untuk perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Maka dibuatlah Perbup tersebut, untuk mengatur lebih lanjut dan terperinci,” jelas Upik.
Dalam perbup tersebut, developer diwanti-wanti jika ingin membangun perumahan dan permukiman.
Mulai dari aturan luas lahan, pembuatan siteplan agar tak ngasal mendirikan, hak atas kawasan penghuni perumahan atas tepat pemakaman, ruang terbuka hijau (RTH), hingga lebar jalan.
Baca Juga: Waduh, Ada Ratusan Ribu Kendaraan Bermotor di Grobogan Nunggak Pajak, Kebanyakan Kendaraan Plat Merah Desa
”Tercantum dalam perbup tersebut, untuk akses utama lebar jalannya minimal 7 meter dengan saluran. Sedangkan untuk jalan sekunder 5 meter, 6 meter dengan saluran,” imbuhnya.
Selain itu, terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) juga diatur, untuk RTH khusus minimal 10 persen dan RTH publik 20 persen.
Serta ada minimal 30 persen lahan untuk fasilitas umum (fasum).
”Terpenting lagi terkait lahan pemakaman. Jika developer tak memiliki lahan untuk pemakaman, maka wajib bekerja sama dengan desa/kelurahan setempat,” tegasnya.
Kini proses rancangan perbup tersebut sedang memasuki tahap sosialisasi raperbup.
Dalam waktu dekat akan meminta masukan terhadap para developer.
Setelah rampung, langsung akan disetor ke Bagian Hukum Setda dan dikirim ke Biro Hukum Provinsi Jateng. (int)



