Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Developer Perumahan Makin Menjamur di Kabupaten Grobogan, Pemkab Lakukan Hal Ini

I

 

MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat melakukan sidak pendirian perumahan.
MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat melakukan sidak pendirian perumahan.

GROBOGAN - Kawasan perumahan semakin menjamur di Kabupaten Grobogan.


Advertisement

Kini, para developer tidak bisa sembarangan membangun hunian baru.

Pemkab tengah menyusun peraturan bupati (perbup) yang mengatur seputar pemanfaatan tanah untuk permukiman.

Kabid Perumahan Disperakim Grobogan Upik Farida Surya Dona mengatakan, selain penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Baca Juga: Angin Puting Beliung Mengamuk di Penawangan Grobogan, Ratusan Rumah Warga Porak-poranda

Advertisement

Sebelum membangun perumahan, developer diminta memperhatikan beberapa hal.

Sehingga masyarakat yang membeli bisa terpenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang memadai.

”Pembuatan Perbup ini, karena pemkab memiliki tanggungjawab dalam mengelola pemanfaatan tanah untuk perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Maka dibuatlah Perbup tersebut, untuk mengatur lebih lanjut dan terperinci,” jelas Upik.

Advertisement

Dalam perbup tersebut, developer diwanti-wanti jika ingin membangun perumahan dan permukiman.

Mulai dari aturan luas lahan, pembuatan siteplan agar tak ngasal mendirikan, hak atas kawasan penghuni perumahan atas tepat pemakaman, ruang terbuka hijau (RTH), hingga lebar jalan.

Baca Juga: Waduh, Ada Ratusan Ribu Kendaraan Bermotor di Grobogan Nunggak Pajak, Kebanyakan Kendaraan Plat Merah Desa

”Tercantum dalam perbup tersebut, untuk akses utama lebar jalannya minimal 7 meter dengan saluran. Sedangkan untuk jalan sekunder 5 meter, 6 meter dengan saluran,” imbuhnya.

Selain itu, terkait ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) juga diatur, untuk RTH khusus minimal 10 persen dan RTH publik 20 persen.

Serta ada minimal 30 persen lahan untuk fasilitas umum (fasum).

”Terpenting lagi terkait lahan pemakaman. Jika developer tak memiliki lahan untuk pemakaman, maka wajib bekerja sama dengan desa/kelurahan setempat,” tegasnya.

Kini proses rancangan perbup tersebut sedang memasuki tahap sosialisasi raperbup.

Dalam waktu dekat akan meminta masukan terhadap para developer.

Setelah rampung, langsung akan disetor ke Bagian Hukum Setda dan dikirim ke Biro Hukum Provinsi Jateng. (int)

Advertisement

Artikel Terkait

BRI dan Himbara Bersinergi di Danantara Housing Expo 2026, Akses Pembiayaan Rumah Makin Diperkuat

BRI dan Himbara Bersinergi di Danantara Housing Expo 2026, Akses Pembiayaan Rumah Makin Diperkuat

Danantara akan menggelar Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Presiden Prabowo dan BRI Wujudkan Mimpi Punya Rumah, 62 Ribu Debitur Ikuti Akad Massal KPR FLPP

Presiden Prabowo dan BRI Wujudkan Mimpi Punya Rumah, 62 Ribu Debitur Ikuti Akad Massal KPR FLPP

BRI memperkuat dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan pembiayaan yang menjangkau masyarakat sekaligus pelaku usaha di sektor perumahan.

50 Pengembang di Grobogan Serahkan PSU ke Pemkab, 28 Masih Tertahan

50 Pengembang di Grobogan Serahkan PSU ke Pemkab, 28 Masih Tertahan

GROBOGAN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Semester I Tahun 2026, sebanyak 50 perumahan telah res

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer