Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Setujui Raperda Ketertiban Umum, DPRD Grobogan: Semua Kafe Karaoke Ilegal Ditutup
K
Penulis: Kholid Hazmi❯

Hasil dari Pansus I raperda tersebut disetujui oleh seluruh anggota DPRD Grobogan seluruh fraksi yang ada di DPRD Grobogan.
“Pansus I meminta hasil dari evaluasi yang diberi harus ditindaklanjuti. Kami juga rekomendasi seluruh kafe karaoke yang ada di Kabupaten Grobogan tidak berizin harus ditutup,” kata Dimas Rizky WS dari fraksi PDIP.
Penutupan kafe karaoke tidak berizin sesuai denga misi dari raperda tenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, rapat paripurna DPRD Grobogan dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Raperda Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Keputusan dari seluruh anggota DPRD Grobogan disetujui dan dijadikan sebagai Perda.
Dia menambahkan, raperda tersebut telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, melalui Surat Nomor : 180.0/555 tanggal 15 Mei 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan raperda tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.
“Rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah telah ditindaklanjuti pula dengan hasil sebagaimana raperda yang disetujui bersama pada hari ini,” ujanya.
Bupati Sri Sumarni mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan, pimpinan dan anggota Panitia Khusus I Tahun 2023 DPRD Kabupaten Grobogan. Kelahiran raperda ini adalah untuk memberikan dasar hukum sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam raperda ini antara lain memuat kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
“Raperda ini telah dimuat ketentuan terkait kewajiban, larangan beserta sanksi yang akan diterapkan berkaitan dengan penertiban,” kata.
Demikian dengan penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Dalam raperda ini diantaranya diatur bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat diselenggarakan oleh bupati dan kepala desa. Untuk menyelenggarakan pelindungan masyarakat, dibentuk Satgas Linmas ditingkat Kabupaten dan Kecamatan, sedangkan ditingkat desa dan kelurahan dibentuk Satlinmas.
“Raperda ini diatur pula ketentuan terkait pembinaan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana. Tentunya keseluruhan materi muatan tersebut ditujukan untuk menciptakan kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku,” tandasnya. (mun/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



