Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Berikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2022, Ini Isinya

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
Photo
Photo
GROBOGAN – DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 Bupati Grobogan, Kamis (27/4). Hasil dari rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto semua anggota dewan dari rekomendasi yang dibacakan Pansus II setelah ada dilakukan pembahasan sebelumya.

Photo
Photo


”Rekomendasi dari dewan ini hasil dari laporan LKPJ Bupati tahun 2022 yang disampaikan paripurna ke 7 tanggal 23 Maret 2023 lalu,” kata Agus Siswanto.

Hasil tindak lanjut LKPJ Bupati tahun 2022 tersebut telah dibahas internal di Pansus II DPRD Grobogan. Dari pembahasan tersebut ada rekomendasi catatan-catatan untuk perbaikan ke depanya. Yaitu berisi permasalahan, saran, masukan atau koreksi bagi Bupati dan jajaranya.

”Catatan yang kami berikan berupa kinerja selama satu tahun terakhir. Agar bisa digunakan untuk perbaikan pemerintah daerah tahun berikutnya,” ujarnya.

Juru bicara Pansus II DPRD Grobogan Budi Prihdiyono meminta agar Pemkab Grobogan lebih cermat dalam merencanakan kegiatan dan anggaranya. Yaitu dengan mengkaji kebutuhan masyarakat dan efektifitas waktu pelaksanaan anggaran. Selain itu, juga mencantumkan keberhasilan kerja setiap tahun.

”Kami meminta agar dilakukan kaian tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi. Serta adanya inovasi pelayanan pajak dan retribusi berbasis sistem tegonoli informasi,” terang dia.

Dalam kesempatan itu, DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 101,66 %. Melebihi dari perencanaan yang telah ditetapkan. Meski jika dibandingkan tahun 2021 realisasi terjadi penurunan 1,78%. Komposisi pendapatan asli daerah tahun 2022 yang hanya 16,39% dari keseluruan pendapatan daerah menunjukan masih tingginya ketergantnga Kabupaten Grobogan dari pemerintah pusat.

Budi menambahkan, LKPJ sebaikan mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran yang sudah direncanakan. Seperti serapan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar 89,65 % belum ada kejelasan terkait rendahnya serapan belanja barang dan jasa.

”LKPJ perlu mencantumkan capaian kinerja program dan kegiatan dalam setiap urusan. Hal itu, diatur dalam peraturan pemerintah Nomo 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,” tandasnya. (mun/lid/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jambore 80 Relawan Bencana, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Jambore 80 Relawan Bencana, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Jambore Relawan Penanggulangan Bencana di Taman Ir. Soekarno, Purwodadi, Kamis (19/11). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Jumat (20/11) diikuti 80 relawan

Tiga BUMD Tahun Dapat Penyertaan Modal Rp2,6 Miliar

Tiga BUMD Tahun Dapat Penyertaan Modal Rp2,6 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2,6 miliar kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan usaha, peningkatan pelayanan

Belajar Demokrasi Sejak Dini, Siswa MI Assalam Kradenan Kunjungi Kantor DPRD Grobogan

Belajar Demokrasi Sejak Dini, Siswa MI Assalam Kradenan Kunjungi Kantor DPRD Grobogan

Mengenalkan dunia pemerintahan dan demokrasi tak harus menunggu siswa beranjak dewasa. MI Assalam Kradenan, Kabupaten Grobogan, mengajak para siswanya belajar langsung tentang tugas dan fungsi lembaga legislatif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer