Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peserta dalam sosialisasi dihadiri Forkopinda, Kepala OPD, Camat, Kades dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi oleh direktur koordinasi supervisi KPK RI wilayah III.
“Sosialisasi pencegahan korupsi ini menjadi salah satu bentuk indicator penilain Montoring Center Of Preentation (MCP) tahun 2023,” kata Sri Sumarni.
Dia mengatakan, pencegahan korupsi terus dilakukan. Namun, realita di lapangan masih ada. Salah satunya karena ada faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Maka KPK melakukan tiga pendekatan. Yaitu, Pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Dari data Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 oleh KPK RI harus memperhatikan pemetaan titik rawan korupsi daerah. Antara lain tingkat keyakinan dan kejadian risiko suap, gratifikasi, dan pungli. Kemudian, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM, dan penyalahgunaan anggaran dinas. Sehingga titik rawan korupsi sebagaimana di atas, agar masing-masing untuk dapat memahami secara detail.
Kajari Grobogan Iqbal mengingatkan agar pejabat daerah tidak salah menggunakan wewenangnya. Diantaranya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan dan Penyedia.
“Jika ada proyek yang tanda tangan pertama ada konsultan. Jika ada PPK dan penyedia tanda tangan dulu tanpa ada konsultan dulu pasti ada indikasinya,” kata dia.
Iqbal juga menyoroti adanya asset daerah yang di atas namakan perorangan. Dia meminta agar dilaporkan ke Kejaksaan agar ditindaklanjuti.
Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan menyatakan, kejahatan korupsi ada karena diawali dengan niat korupsi. Jika ada niat korupsi maka diawali dengan komunikasi tidak baik. (mun/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



