Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tok! DPRD Grobogan Sahkan Raperda Perlindungan dan Pemerdayaan Petani
A
Penulis: Abdul Rokhim❯


Raperda dimaksud telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah. Yaitu melalui Surat Nomor: 180/0003758 tanggal 7 Maret 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan raperda tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
”Raperda Perlidungan dan Pemberdayaan Petani itu disetujui oleh seluruh anggota dewan dan tujuh fraksi di dewan. Raperda ini juga telah dibahas panitia khusus X dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah yang kemudian ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Grobogan, Agus Siswanto.
Bupati Sri Sumarni mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, Pansus X yang telah mencurahkan perhatiannya dalam membahas raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
”Melalui raperda ini, perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Grobogan bersama-sama kita upayakan. Demi terwujudnya kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik,” kata Sri Sumarni.
Bupati mengatakan, petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi. Sebab, berkat kerja keras petani pula pada tahun 2022 yang lalu, Kabupaten Grobogan berhasil meraih prestasi sebagai daerah penghasil produksi padi, jagung dan kedelai tertinggi se-Jawa Tengah.
”Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar,” ujarnya.
Meski demikian, para petani tersebut berusaha dengan skala kecil, bahkan sebagian tidak memiliki sendiri lahan usaha tani. Oleh karenanya, perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang.
Sesuai dengan raperda ini, dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Daerah akan menyusun perencanaan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Untuk menyusun perencanaan tersebut, petani sebagai pelaku utama dari pembangunan pertanian harus dilibatkan.
”Secara umum, perencanaan tersebut mencakup rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani terdapat beberapa hal yang harus dijadikan dasar,” tersebut.
Selain itu, adanya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; RTRW Daerah; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; tingkat pertumbuhan ekonomi; profil Petani; kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian; kelayakan teknis dan ekonomis; serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
Sedangkan materi muatan dari perencanaan tersebut, diantaranya adalah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.
”Setelah raperda ini ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah, segera disusun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga setiap ketentuan yang ada dapat dilaksanakan secara optimal,” terang dia. (adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



