Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Rapat paripurna DPRD Grobogan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo menindaklanjuti adanya penjelasan Bupati Grobogan dalam rapat paripurna dewan ke-57 pada tanggal 14 Desember 2022. Kemudian ditanggapi oleh dewan dalam bentuk Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut dalam Rapat Paripurna ke- 58 pada tanggal 28 Desember 2022.
Ketujuh fraksi, melalui juru bicaranya masing-masing, telah menyampaikan permintaan penjelasan, pertanyaan, pendapat, dan saran berkaitan dengan materi raperda. Hasil dari masukan dari tujuh ditanggapi oleh jawaban Bupati.
”Hasil dari pembahasan dan jawaban bupati maka dibentuklah Pansus 1untuk pembahasanya,” kata HM Nurwibowo.
Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto menyampaikan, terima kasih atas segala saran, koreksi, pendapat serta masukan yang telah disampaikan dalam pemandangan umum guna penyempurnaan raperda tersebut.
Materi pokok jawaban, landasan yuridis dalam konsiderans “Menimbang” Raperda ini, tentunya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut khususnya dal am Lampiran II angka 19.
”Raperda ini merupakan suatu bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan hukum,
yaitu sudah sudah tidak sesuainya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Bambang raperda yang dibahas terdapat produk hukum daerah lainnya yang harus dipedomani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah; serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
”Dalam kedua peraturan tersebut telah diatur pula ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi serta uraian tugas jabatan dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun unit pelaksana teknis di kecamatan,” terang dia. (mun/adv)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



