alexametrics
31.1 C
Kudus
Monday, May 23, 2022

Terdakwa Pengadaan Tanah Bulog Divonis 6 Tahun dan Wajib Bayar Rp 4,9 M

GROBOGAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang memutus pidana enam tahun terhadap Kusdiyanto, 78, terdakwa dugaan perkara penyimpangan pembayaran pembelian tanah untuk gudang bulog. Putusan ini dibacakan pada sidang yang berlangsung daring kemarin.

”Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang menyatakan, bahwa terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum,” ujar Kasi Intel PN Tipikor Semarang Frangky Wibowo kemarin.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arkanu tersebut, menjatuhi vonis hukuman enam tahun penjara kepada terdakwa Kusdiyono, warga Kelurahan Ngraji, Purwodadi, Grobogan. Hukuman tersebut ditambah denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.


Vonis tambahan lain, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sekitar Rp 4,9 miliar dengan mememperhitungkan uang titipan Rp 900 juta dan satu unit mobil merk Toyota Fortuner.

Apabila dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tapi terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Dalam amar putusan majelis hakim di PN Tipikor Semarang, kedua belah pihak dari terdakwa Kusdiyono dan jaksa penuntut masih pikir-pikir untuk melakukan banding.

Baca Juga :  Habiskan Rp 4 Miliar, Mal Pelayanan Publik Grobogan Diresmikan Akhir 2022

Putusan PN Tipikor Semarang tersebut, lebih tinggi dibandingkan dari tuntutan jaksa penutut umum pada 8 Februari 2022 lalu. Tuntutan atas perkara penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah (pengadaan tanah) untuk Gudang Bulog di Desa Mayahan, Tawangharjo, Grobogan, pada 2018, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penuntut umum dalam amar tuntutannya menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 100 juta subsidair pidana kurungan empat bulan, dan uang pengganti Rp 3.699.421.705. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa. Kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Kemudian menyatakan barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Barang buktinya, berupa uang Rp 900 juta dan satu unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan nomor registrasi K 8380 BF. Juga membebankan kepada terdakwa biaya perkara Rp 5 ribu. (mun/lin)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang memutus pidana enam tahun terhadap Kusdiyanto, 78, terdakwa dugaan perkara penyimpangan pembayaran pembelian tanah untuk gudang bulog. Putusan ini dibacakan pada sidang yang berlangsung daring kemarin.

”Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang menyatakan, bahwa terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum,” ujar Kasi Intel PN Tipikor Semarang Frangky Wibowo kemarin.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arkanu tersebut, menjatuhi vonis hukuman enam tahun penjara kepada terdakwa Kusdiyono, warga Kelurahan Ngraji, Purwodadi, Grobogan. Hukuman tersebut ditambah denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Vonis tambahan lain, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sekitar Rp 4,9 miliar dengan mememperhitungkan uang titipan Rp 900 juta dan satu unit mobil merk Toyota Fortuner.

Apabila dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tapi terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Dalam amar putusan majelis hakim di PN Tipikor Semarang, kedua belah pihak dari terdakwa Kusdiyono dan jaksa penuntut masih pikir-pikir untuk melakukan banding.

Baca Juga :  Kabar Baik! Kasus Angka Kematian Ibu di Grobogan Turun Drastis

Putusan PN Tipikor Semarang tersebut, lebih tinggi dibandingkan dari tuntutan jaksa penutut umum pada 8 Februari 2022 lalu. Tuntutan atas perkara penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah (pengadaan tanah) untuk Gudang Bulog di Desa Mayahan, Tawangharjo, Grobogan, pada 2018, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penuntut umum dalam amar tuntutannya menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 100 juta subsidair pidana kurungan empat bulan, dan uang pengganti Rp 3.699.421.705. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa. Kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Kemudian menyatakan barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Barang buktinya, berupa uang Rp 900 juta dan satu unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G A/T tahun 2014 warna abu-abu metalik dengan nomor registrasi K 8380 BF. Juga membebankan kepada terdakwa biaya perkara Rp 5 ribu. (mun/lin)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/