Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Grobogan Siap Kawal Tuntas PG-1 Guru Swasta

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
AUDIENSI: Perwakilan guru PPPK bertemu dengan ketua dan anggota DPRD Grobogan. (INTAN M. SABRINA/RADAR KUDUS)
AUDIENSI: Perwakilan guru PPPK bertemu dengan ketua dan anggota DPRD Grobogan. (INTAN M. SABRINA/RADAR KUDUS)
GROBOGAN — Puluhan guru swasta yang belum terakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wadul ke DPRD Grobogan, Senin (21/11). Guru swasta prioritas 1 yang seharusnya di angkat tahun ini, namun tidak jadi. Membuat mereka menuntut kembali agar 2023 mendapatkan kuota.

Perwakilan dari puluhan guru tersebut diterima Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Ketua Fraksi PDI P Heru Santoso dan Bambang Guritno di ruang transit kantor ketua dewan setempat.

”Kami dari 166 guru swasta di Kabupaten Grobogan tahun 2022 belum terakomodasi menjadi PPPK.  Guru swasta lulusan Passing Grade (PG) tetap melekat status sebagai prioritas 1 (P1). Kami minta agar tahun depan mendapatkan penempatan dahulu,” kata ketua Forum Komunikasi guru swasta  PG-P1 2021 Kabupaten Grobogan, Mahmudi.

Pihaknya berharap, bagi guru P1 swasta agar bisa diakomodasi dahulu dan dianggarkan untuk PPPK tahun depan. Baru berlanjut ke P2 dan P3. Sehingga pihaknya akan terus berjuang agar di tahun depan agar bisa mendapatkan kuota untuk PPPK. Terutama untuk PG Bahasa Inggris.

”Kami juga berharap dari guru Bahasa Inggris bisa dioptimalisasi sesuai dengan ijazah tersebut. Sehingga bisa menggunakan linieritasnya menjadi guru kelas di SD. Tuntutan kami dari P1 swasta sejumlah 166 guru. Semua yang tidak terakomodasi di Pemkab Grobogan tahun ini bisa diakomodir tahun depan. Kami tidak didiskriminasi dan tetap diutamakan,” terang dia.

Menurutnya, tuntutan tersebut harus dikawal terus. Sebab instruksi dari Kemendikbud tetap di kawal sampai dapat kuota. Yakni  baik tahun 2023 sampai selanjutnya. ”Sedangkan dalam kebijakan tersebut, menurut BKPPD Grobogan malah melempar jawaban ke pusat. Sedangkan kebijakan pusat di lempar kembali daerah,” keluhnya.

Pihaknya berharap agar guru swasta memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi PPPK. ”Bapak ketua dewan menyambut kedatangan kami dengan baik dan menyatakan kesepakatannya bahwa guru swasta memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi PPPK. Kami diminta membuat resume untuk disampaikan ke pihak DPRD dan akan dibawa ke sidang paripurna,” tandasnya.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKPPD Grobogan Tri Agung Budi menambahkan, hasil dari audiensi dengan guru swasta dengan dewan akan diajukan secara tertulis ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Sedangkan dari DPRD Grobogan akan ikut memperjuangkan agar guru swasta bisa menjadi PPPK.

”Semua masukan dan audiensi dengan guru swasta ini kami tampung dan kami ajukan ke pemerintah pusat,” katanya. (int/lid/adv)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Mengenal Solikhatun Khasanah, Guru Muda yang Mengabdi untuk Mencerdaskan Anak Semua Bangsa

Mengenal Solikhatun Khasanah, Guru Muda yang Mengabdi untuk Mencerdaskan Anak Semua Bangsa

Solikhatun Khasanah, seorang sarjana pendidikan dari UIN Walisongo Semarang tahun 2023 dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2025, yang berhasil mendobrak berbagai keterbatasan demi meraih mimpinya. 

SELAMAT! 16 Guru PPPK Kini Resmi Pimpin Sekolah di Grobogan

SELAMAT! 16 Guru PPPK Kini Resmi Pimpin Sekolah di Grobogan

GROBOGAN – Sebanyak 16 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Grobogan resmi mendapat amanah sebagai kepala sekolah. Mereka menjadi bagian dari 183 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP yang

Ratusan Formasi Guru SD di Rembang Kosong, Proses Belajar Mengajar Terancam Terganggu, Begini Tanggapan Dinas

Ratusan Formasi Guru SD di Rembang Kosong, Proses Belajar Mengajar Terancam Terganggu, Begini Tanggapan Dinas

Kekurangan tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Rembang semakin menjadi perhatian serius.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer