Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tim penilaian KPK RI Andika Widiarto mengatakan, dalam penilaian desa antikorupsi ini, desa yang ditunjuk harus memenuhi implementeasi 5 indikator dan 18 sub indikator budaya antikorupsi. Lima indikator tersebut yakni, penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.
”Pengumuman nilai langsung kami umumkan. Sedangkan hasil berikutnya nanti tergantung pimpinan dan gubernur,” ungkapnya.
Menurutnya, poin terpenting dari desa antikorupsi, di mana semua harus dilakukan secara transparansi. ”Dari awal dan akhir kegiatan harus transparan dan masyarakat harus terlibat. Bagaimana caranya masyarakat itu melihat desa ini antikorupsi. Jadi semua pertanyaan dari masyarakat, semua jawaban sudah terbuka di Website desa. Tidak ada yang ditutupi,” imbuhnya.

Ditunjuknya desa antikorupsi bukan sebuah perlombaan melainkan bagaimana desa tercipta kultur antikorupsi. Bukan hanya perangkat desanya saja tapi juga masyarakat.
”Setelah ditetapkan sebagai desa antikorupsi, ke depan masyarakat harus menikmati pelayanan cepat, murah dan tanggap,” tegasnya.
Dalam penilaian tersebut, pihaknya ingin melihat sejauh mana implementasi dan pembuktiannya. Baik pembuktian fisik berupa dokumen pendukung maupun digital sebagai bentuk transparansi agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa.
”Kami memiliki aplikasi Si Cantik Jelita. Semua pelayanan ada di sana. Kemudian kami juga punya inovasi transaksi non tunai APB Desa, jadi semua belaja pegawai, barang dan jasa tertera di sana. Kami juga memiliki keterbukaan tentang kritik dan saran, semua langsung kami respons. Sehingga transparansi kepada masyarakat kami wujudkan,” ungkap Kepala Desa Jatilor, Purwadi. (int)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



