Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini disampaikan setelah menerima laporan dari Denny Septiviant, FPKB DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan legislasi Raperda tentang Pondok Pesantren Prov. jateng, pada Selasa (11/10) lalu di Grobogan.
Gus Syaiful Amri Ketua RMI NU Kabupaten Grobogan mengatakan, pihaknya akan terus mengawal implementasi dari Perda Pondok Pesantren supaya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat, Ponpes dan Santri di daerah.
“Kami akan terus mengawal Perda ini, bahkan dalam kesempatan ini mumpung juga ada FPKB DPRD Kabupaten Grobogan kami juga mengusulkan beberapa masukan untuk Perda Pesantren di Kabupaten Grobogan. Semoga Perda Pesantren di Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah ini dapat sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing,” katanya.
Sementara itu, anggota FPKB DPRD Jateng, Denny Septiviant, menjelaskan, Perda Pondok pesantren ditujukan untuk semakin memperkuat kesetaraan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) santriwan santriwati dengan sekolah formal lainnya.
“Bila sebelumnya diatur dalam Permendagri tentang hibah. Sekarang melalui usulan perda ini Pemprov harus membantu lebih luas lagi. Perda ini perlu kita lahirkan agar ada kesetaraan antara KBM Pondok Pesantren dengan SD/SMP/SMA setara,” jelas anggota PANSUS Raperda Pesantren ini.
Denny pun mengungkapkan, melalui pengesahan Perda ponpes ini maka DPRD dapat meminta Pemprov untuk membantu Ponpes baik dalam bantuan sarana - prasarana, juga pengembangan Pesantren di bidang-bidang lain diluar pendidikan.
Legislator dari Dapil V Jateng untuk Grobogan-Blora ini juga menilai sudah sepatutnya pemerintah daerah menyusun perda pesantren. Perda inilah yang menjadi instrumen regulasi bagi pemerintah untuk memfasilitasi pesantren untuk memainkan peran sesuai potensi yang dimiliki.
"Analoginya, mengembangkan pesantren sama halnya mendorong pemerintah menghidupkan mesin baru bagi akselerasi pembangunan daerah. Sebab, pada kenyataannya, pesantren banyak memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Dijelaskan banyak yang tekah dilakukan pesantren seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan kesehatan warga, perlindungan perempuan dan anak, pelestarian lingkungan, maupun pengurangan potensi bencana alam.
Halaqoh PERDA Pesantren ini diselenggarakan oleh RMI Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Grobogan. Dengan menghadirkan Denny Septiviant (FPKB DPRD Jawa Tengah), Sukanto (FPKB DPRD Grobogan), dan Gus Syaidun (FKPP Grobogan). Forum ini direncanakan menjadi kegiatan rutin RMI dan FPKB dalam rangka melaporkan kinerja FPKB kepada kalangan pesantren. (mun)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



