Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tok! Eks Kepala Desa Jatiperacon Grobogan Dituntut Lima Tahun Penjara

A
Penulis: Abdul Rokhim❯
BERIKAN PUTUSAN: Majelis hakim PN Semarang membacakan putusan atas terdakwa mantan Kades Jatipecaron Kecamatan Gubug Subkhan Eko Sayogo, Rabu (12/10). (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
BERIKAN PUTUSAN: Majelis hakim PN Semarang membacakan putusan atas terdakwa mantan Kades Jatipecaron Kecamatan Gubug Subkhan Eko Sayogo, Rabu (12/10). (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
GROBOGAN – Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Jatipearon Kecamatan Gubug tahun 2019, 2020, dan 2021 Subkhan Eko Sayogo dituntut lima tahun penjara. Tuntutan pidana dibacakan Kasi Pidana Khusus Kejari Grobogan Nuzuardhi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (29/8) lalu. Terdakwa yang merupakan eks Kades Jatipecaron juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan empat bulan. Kemudian membayar uang pengganti sebesar Rp 437,187 juta. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan dengan memeroleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila tidak terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Maka hukuman ditambah penjara dua tahun enam bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Iwan Nuzuardhi, Kasi Pidsus Kejari Grobogan.

Dalam tuntutan tersebut, terdakwa diberikan dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan tersebut diberikan kepada terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021. Sidang terdakwa Subkan Eko Sayogo dihadiri oleh majelis hakim yang terdiri dari Ketua Setyo Yoga Siswantoro. Dengan anggota Kandarwoko, Arif Noor, dan Panitera Mas Mahmuda. Kemudian turut hadir penasihat hukum terdakwa Iwan Udijanto, dan terdakwa Eko Sayogo dihadirkan secara online.

”Setelah dibacakan surat tuntutan, akan dilanjutkan kembali pada Senin (5/9) dengan agenda sidang berikutnya adalah pledoi atau pembelaan dari terdakwa atas tuntutan penuntut umum,” terang dia. (mun/war)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer