Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Berizin, 21 Ribu UMKM di Grobogan Diperingatkan Pemkab

A
Penulis: Abdul Rokhim❯
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. (DOK. RADAR KUDUS)
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. (DOK. RADAR KUDUS)
GROBOGAN – Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Grobogan kurang lebih 35 ribu. Dari jumlah itu, 21 ribu di antaranya belum terdaftar alias tak berizin.

Sekda Grobogan Sumarsono mengatakan, 21 ribu UMKM tersebut belum semua terdaftar legalitas dan terdapat pelaku ekonomi kreatif ada di dalamnya. Kuliner, kriya, dan fashion masih mendominasi lebih dari 70 persen pelaku ekonomi kreatif di Grobogan.

“Jumlah yang cukup besar ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi stakeholder untuk menjadikan sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Grobogan,” kata Sumarsono dalam membuka sosialisasi ekonomi kreatif Grobogan di Gedung Riptaloka, Kamis (7/7).

Dia mengatakan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, pemda tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yaitu dalam memajukan industri kreatif. Salah satunya dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai mitra pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi kreatif berskala global.

“Maka harus punya izin usaha. Karena menjadi dokumen resmi yang dikeluarkan instansi berwenang yang menyatakan diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau suatu kegiatan di suatu wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, izin usaha ini sangat penting terutama bagi para pelaku usaha dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan nilai tambah dari produk barang dam jasa yang dihasilkan. Dari Kementerian Koperasi dan UKM merilis bahwa ada sekitar 56,7 juta UMKM yang ada di Indonesia, 60 persen diantaranya belum memiliki izin usaha. Faktanya 90 persen dari 56,7 juta UMKM masih membutuhkan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah.

“UMKM yang belum mempunyai izin ini akan sulit mengakses berbagai bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah,” terangnya.

Jika tidak mempunyai izin ini, lanju Sumarsono berakibat berbagai fasilitas dan bantuan menjadi tidak efektif karena akan diterima oleh UMKM yang sama setiap tahunnya karena mereka telah mempunyai legalitas berusaha.

“Mereka kebanyakan sudah merasa cukup puas dengan pencapaian usaha yang mereka geluti dan masalah proses perizinan yang dianggap masih berbelit-belit,” tandasnya.

Kabag Perekonomian Setda Grobogan Agus Beka mengatakan, sosialisasi ekonomi kreatif bertujuan meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya legalitas dan perizinan berusaha bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Grobogan. (mun/mal)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pasar Kliwon Kian Sepi, Pedagang Sayur Tambah Lapak di Bitingan

Pasar Kliwon Kian Sepi, Pedagang Sayur Tambah Lapak di Bitingan

Pedagang sayur Pasar Kliwon Kudus mengeluhkan penurunan jumlah pembeli dalam lima tahun terakhir. Untuk menambah pendapatan, Sri berjualan di Pasar Bitingan pada malam hari.

Gentengisasi Jadi Berkah Pengrajin, Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng Lokal

Gentengisasi Jadi Berkah Pengrajin, Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng Lokal

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 614.541 keping genteng untuk mendukung peluncuran program tersebut pada 6-10 Desember 2026.Program ini menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali industri genteng rakyat. Jik

Terebatik Kembangkan Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal Kudus

Terebatik Kembangkan Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal Kudus

Terebatik mengangkat cerita rakyat dan kearifan lokal Kudus melalui inovasi motif batik tulis untuk melestarikan budaya daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer