Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dewan Panggil Dinas Pendidikan Terkait Kerusakan Sekolah di Grobogan, Ini Hasilnya
A
Penulis: Ali Mustofa❯

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Grobogan Eko Darsono menjelaskan, ada tiga sekolah rusak yang terdata dan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Di antaranya, SDN 2 Penawangan, SDN 5 Banjardowo, dan SDN Kecil Pojok.
Tiga sekolah tersebut, telah didatangi pihaknya bersama konsultan. Guna menghitung anggaran yang diperlukan. Untuk perbaikan di SDN 2 Penawangan ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 412 juta. Itu untuk memperbaiki tiga ruang kelas.
Sedangkan untuk SDN 5 Banjardowo untuk perbaikan, kisaran dana yang dibutuhkan mencapai Rp 600 juta. Itu untuk memperbaiki empat lokal. Terdiri dari tiga kelas dan satu ruangan guru.
Satu sekolah lain, SDN Kecil Pojok Pulokulon untuk perbaikan membutuhkan kisaran dana mencapai Rp 400 juta. Dana ini untuk memperbaiki dua kelas.
”Memang akses ke SDN Kecil Pojok memang agak terkendala. Namun, bisa lewat jalan lain. Ini bangunannya sebagian masih berupa bangunan lama. Pakai papan dan bata. Yang plafon bolong-bolong dua kelas," jelasnya.
Dia menuturkan, kebutuhan dana itu jika dikalkulasi, totalnya mencapai Rp 1,4 miliar. Pihak dinas akan mengajukan kebutuhan dana itu, di anggaran APBD Perubahan.
Eko menambahkan, faktor sekolah-sekolah rusak tersebut yang tak tersentuh anggaran karena adanya ketidaksesuaian data di data pokok pendidikan (dapodik) dan kondisi lapangan. Ia mencontohkan, data di dapodik tertulis sekolah masih bagus. Namun, ternyata di lapangan mengalami kerusakan.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Grobogan Ahmad Sidik menjelaskan, masyarakat juga perlu dipahamkan jika adanya kerusakan yang tak tersentuh juga faktor birokrasi dan aplikasi. Bukan serta merta tidak adanya kepedulian pihak dinas dan dewan.
”Jika nanti diusulkan di APBD Perubahan, kami siap mengawal kuat. Untuk itu, harapan kami terkait perbaikan sekolah rusak itu, sudah masuk RAK (rencana anggaran kas). Dengan begitu, kami di badan anggaran bisa mengawal," terangnya.
Anggota DPRD Komisi D lain, Bukhori meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan secara lebih detail dan rinci, sehingga tidak terjadi kesalahan serupa. Berupa beda di dapodik dengan kondisi lapangan.
”Kami ingin data sekolah rusak. Berapa kondisinya yang rusak berat, sedang, dan baik. Dan jumlahnya berapa harus jelas. Termasuk berapa yang mendapatkan hibah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan lain sebagainya. Dengan begitu, kami juga bisa memantau pengerjaannya," imbuhnya. (tos/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



