Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baca Juga : Ngeri! Truk Kecelakaan di Grobogan, Tangan Kernet Terputus
Dari pengencekan tersebut, diketahui telah terjadi pencairan bantuan atas nama Moh Mursyid Junaidi dari PKH pada Maret. Adanya hal itu, lalu diselidiki. Sebab, penerima bantuan sudah meninggal dunia sejak Agustus 2021 lalu. Dana bantuan yang ditransfer ke keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 600 ribu.
”Dari pendamping PKH Desa Ngaringan Tri Yunarni mengkroscek ke KPM. Dia menanyakan sudah menerima bantuan apa belum. Jawaban dari pihak keluarga ternyata belum menerima,” kata Koordinator PKH Kabupaten Grobogan Abdullah Zaeni kepada Jawa Pos Radar Kudus, Selasa (17/5).
Selanjutnya, dana bantuan PKM keluar lagi pada April untuk tahap II dengan Rp 600 ribu untuk Moh Mursyid Junaidi. Dari laporan itu, pendamping mengecek lagi ke rumah PKM. Dana bansos yang diterima oleh keluarga korban seharusnya Rp 3,6 juta. Rincianya, untuk program BPNT harusnya diterima sejak Mei 2021 sampai Maret 2022 senilai Rp Rp 2,4 juta. Program PKH dua kali pencarian dengan total Rp 1,2 juta.
”Jawaban istri Moh Mursyid Junaidi belum pernah menerima bantuan sama sekali. Kemudian saya mendampingi ahli waris datang ke BRI Unit Ngaringan untuk menanyakan tentang pencarian bantuan itu,” ujarnya.
Setelah datang dari BRI Unit Ngaringan, diketahui ada oknum PNS Kecamatan Ngaringan dan petugas Bansos BRI Unit Ngaringan datang ke rumah KPM untuk mengembalikan KKS dan uang. Namun, oknum itu mengaku tidak ketemu ahli waris. Kemudian kedua oknum tersebut, datang ke rumah anak almarhum. Selanjutnya menghubungi petugas PKH Kecamatan Ngaringan.
”Keluarga korban akhirnya melaporkan kasus ini, ke Polsek Ngaringan. Selanjutnya di teruskan dan diproses di Unit Tipikor Reskrim Polres Grobogan pada Senin (16/5) lalu,” terangnya.
Abdullah Zaeni menambahkan, kasus adanya penyelewengan dana bansos yang melibatkan oknum ASN Kecamatan Ngaringan ini, tidak hanya sekali. Namun, beberapa waktu lalu juga sudah ada. Saat itu, bisa diselesaikan, tapi kejadian serupa terjadi lagi.
”Jika tidak ada program pengecekan dari pendamping PKH, mungkin tidak ketahuan. Sebab, keluarga korban tidak melapor. Baru diketahui setelah ada laporan dari pendamping PKH,” tandasnya.
Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Afiditya Arif Wibowo mengaku sudah mendapatkan laporan kasus dugaan korupsi bansos di Desa/Kecamatan Ngaringan ini. Dirinya akan menindaklanjuti dengan memanggil korban dan oknum ASN serta BRI Unit Ngaringan. ”Kami akan turun dan menindaklanjuti,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Grobogan Edi Santoso mengatakan, kasus penyelewengan dana bansos BPNT dan PKH di Kecamatan Ngaringan ini, sudah ditangani Satreskrim Polres Grobogan. ”Kasus ini kami serahkan sepenuhnya kepada Polres Grobogan dan kini sedang penyelidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Ngaringan Widodo mengatakan, kasus adanya dugaan korupsi dana bansos BPNT dan PKH di Kecamatan Ngaringan ini, sudah dilaporkan ke Bupati Grobogan Sri Sumarni. Juga sudah ditangani Polres Grobogan.
”Semua pelanggaran tentunya sesuai dengan ketentuan. Bagi internal saya ya ditindak sesuai dengan ketentuan dan kapasitas kami,” terangnya.
Terpisah, oknum ASN Kecamatan Ngaringan AKS ketika dihubungi melalui pesan singkat mengenai kasus ini belum membalas. Pesan singkat yang dikirim hanya dibaca, belum dibalas. (mun/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



