Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Kondisi sampai 8 April 2022, secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar 11,23 persen. Dengan realisasi fisik sebesar 14,66 persen. Hal itu masih lebih rendah dari pada target yang ditetapkan,” kata Bupati Grobogan Sri Sumarni.
Dalam rapat itu hadir seluruh OPD di Pemkab Grobogan. Rakor itu rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. ”Rakor ini bisa dijadikan evaluasi realiasi keuangan dan fisik. Sejauh mana kinerjanya antara target dan realisasinya,” tambahnya.
Meskipun, diakui Bupati Sri, ada kendala pada sistem/aplikasi SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) dan Simda Keuangan, proses penyelesaian DPA, proses tender, dan lain-lain. ”Tentunya hal-hal yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian dan evaluasi bagi OPD yang realiasinya masih rendah,” ujarnya.
Bupati meminta agar dalam identifikasi kendala dan hambatanya, masing-masing OPD agar aktif berkoordinasi dengan Sekda Grobogan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga mendapat solusi terbaik. Pihaknya meminta agar OPD yang realisasi triwulan pertama rendah maka di triwulan kedua jangan ada permasalahan lagi.
”Berarti karena memang kinerja OPD-nya yang rendah. Tolong Pak Wabup dan Pak Sekda, nanti kami lihat dan evaluasi bersama,” pesanya.
Dalam kesempatan itu, bupati juga menekankan agar laporan semua OPD bisa meningkatkan kinerja. Termasuk proses tender, bisa laksanakan sesuai aturan. Pihaknya meminta jika semua tahapan telah dilalui, segera lakukan tanda tangan kontrak. Supaya segera bisa dimulai. Waktu pelaksanaanya cukup. Hasilnya dapat dinikmati masyarakat.
Selain itu, OPD yang masih ada paket pekerjaan tertinggal, segera dikirim ke unit layanan pengadaan (ULP) untuk proses tender berikutnya. Sedangkan menindaklanjuti SE Bersama Mendagri dan Kepala LKPP terkait Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri, kemarin sudah dikeluarkan surat kepada kepala OPD dan pimpinan BUMD, agar ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Utamanya penggunaan produk lokal, UMKM, dan bahan material yang diproduksi atau bersumber dari potensi lokal Grobogan.
”Mengingat keterbatasan anggaran, kepala OPD agar aktif mencari terobosan dari pusat dan provinsi. Siapkan dokumen perencanaan dan persyaratanya, seperti proposal, Detail Engineering Design (DED), kesiapan lahan, dan sebagainya,” tandasnya.
Dijelaskan, pada 2023 APBD terbatas, karena adanya beberapa kewajiban yang harus danai. Seperti dana cadangan Pemilu, angsuran pinjaman, dan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) formasi baru. ”Laporan sementara yang saya terima dari TAPD, rata-rata tiap OPD bisa turun 20 sampai dengan 25 persen dari plafon 2022,” tambahnya.
Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto mengatakan dari anggaran belanja APBD untuk belajar operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ada Rp 2,6 triliun. Dari dana sebesar itu, digunakan untuk 48 SKPD untuk 605 kegiatan dan 1.513 sub kegiatan.
”Untuk pelaksanaan sudah lakukan tender ada 211 paket dan sudah selesai 139 paket. Dua paket lelang sudah selesai pembangunan untuk pembangunan rumah dinas Kajari dan rumah dinas Bupati,” kata dia.
Anang menambahkan, proses realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD Grobogan triwulan pertama 2022 terdapat deviasi negatif. Untuk fisik sebesar 9,88 persen dan untuk keuangan terdapat deviasi negatif sebesar 8,43 persen.
Kemudian laporan kemajuan dana alokasi khusus fisik triwulan pertama dengan realisasi 0 persen. Yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang perumahan dan pemukiman, bidang irigasi, bidang pertanian dan lingkungan hidup.
”Realiasi untuk bantuan Provinsi Jawa Tengah bantuan non sarpras kegiatan sengkuyung di tiga. Bantuan pendidikan untuk bangun tiga sekolah masih 0 persen dan masih dalam tahap tender,” terang dia. (mun/zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



