Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Susun Perbup Bantuan Bencana, BPBD Grobogan Gandeng Seluruh OPD

A
Penulis: Abdul Rokhim❯
RAPAT: Seluruh OPD di Kabupaten Grobogan mengikuti penyusunan Perbup Grobogan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana di aula Posdalops BPBD Grobogan. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)
RAPAT: Seluruh OPD di Kabupaten Grobogan mengikuti penyusunan Perbup Grobogan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana di aula Posdalops BPBD Grobogan. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)
GROBOGAN - BPBD Grobogan mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Grobogan untuk menyusun draft Perbup Grobogan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bansos bencana dapat disalurkan tanpa harus menunggu berbulan-bulan.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsh mengatakan, dengan dikumpulkannya seluruh OPD dalam penyusunan draft Perbup Grobogan, diharapkan dalam penyaluran bantuan bencana nantinya bisa semakin cepat dan tepat sasaran.

”Selama ini belum mempunyai Perbup dalam penanggulangan bencana. Sehingga pada kesempatan ini biar semua stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana bisa tahu terkait tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Dalam draft perbup penanggulangan bencana itu membahas mengenai kesiap siagaan, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Semua tahapan ada di sana dan semua stakeholder yang menjadi koordinator juga tertera dalam perbup tersebut.

”Kami memiliki inovasi Gema Utama (gerakan bersama membantu korban bencana di masyarakat). Karena selama ini saya melihat ada beberapa hal yang memang masyarakat menerima bantuan sosial keuangan khususnya. Kalau logistik bisa cepat langsung diterima, namun untuk bantuan sosial keuangan itu jangka waktu dari kejadian sampai menerima bansos keuangan itu hampir tiga bulan. Bahkan, ada yang sampai tujuh bulan. Nah, inikan terlama. Maka dengan inovasi ini, menargetkan maksimal dua pekan bansos keuangan bisa diterima korban bencana,” harapnya.

Menurutnya, jika selama ini membutuhkan tahapan panjang. Dari desa melapor ke kecamatan, kemudian ke BPBD hingga akhirnya BPBD ke DPPKAD. Pihaknya mempersingkat alur dengan menurunkan tim penanganan bantuan.

Mereka langsung terjun ke masyarakat. ”Jadi semua persyaratan pengajuan langsung disediakan dan dibawa tim. Sehingga desa tinggal tanda tangan, persyaratan bisa langsung diajukan ke DPPKAD,” ungkapnya. (int/ali)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer