Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun 2022, Pemkab Grobogan Prioritaskan Raperda Toko Swalayan

K
Penulis: Kholid Hazmi❯
PIMPIN PANSUS: Bambang Ismoyo Ketua Pansus III membahas tentang raperda Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di ruang paripurna,Rabu (12/1)  kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
PIMPIN PANSUS: Bambang Ismoyo Ketua Pansus III membahas tentang raperda Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di ruang paripurna,Rabu (12/1) kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
PURWODADI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan mulai dibahas Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Grobogan tahun 2022.

Ketua Pansus III Grobogan Bambang Ismoyo mengatakan, pembahasan raperda ini sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna ke- 3 tanggal 7 Januari 2022, Panitia Khusus III Tahun 2022 DPRD Kabupaten Grobogan mempunyai tugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

”Pembahasan pertama ini mendengarkan penjelasan dari eksekutif atau Pemda untuk raperda ini. Selanjutnya akan dibahas lagi,” kata Bambang Ismoyo.

Dikatakan, pembahasan tentang raperda ini akan dibahas Pansus III dengan pembahasan satu demi satu dari judul Raperda, konsideran “Menimbang”, konsideran “Mengingat” dan dilanjutkan dengan materi pasal demi pasal  dan disesuaikan dengan jawaban Bupati.

”Kami bahas per pasal dan disesuaikan dengan jawaban Bupati sebelumnya,” ujarnya.

Bupati Sri Sumarni mengatakan, salah satu alasan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan disusun dalam raperda baru dan tersendiri, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur toko modern menjadi toko swalayan, serta pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Dimana perubahan nomenklatur tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

”Konsekuensi logis dari perubahan nomenklatur tersebut, tentu akan berpengaruh pula terhadap judul peraturan daerah berikut materi muatannya,” terang dia.

Menurutnya dalam perubahan tersebut mengacu pada pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, pengaturan terkait pusat perbelanjaan dan toko modern juga disusun terpisah dari pasar rakyat. Pengaturan terkait Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sedangkan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang  Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.Oleh karena itu, penyusunan raperda ini dalam bentuk raperda baru/tersendiri dan bukan raperda perubahan menurut hemat kami sudah tepat.

”Saat ini Pemkab memiliki tiga orang pengawas perdagangan yang ditugaskan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, pengawasan kegiatan perdagangan di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal,” tandasnya. (mun/khim)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

Oscar Yustino Carascalao, Kepala Sekolah Asal Grobogan Tembus Program Elite Amerika

GROBOGAN- Kesempatan langka diraih Oscar Yustino Carascalao, M.Pd. Kepala Sekolah IB SMA Pradita Dirgantara itu terpilih mewakili Indonesia dalam International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026. Program kepemimpina

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

ASN Grobogan Nekat Manipulasi GPS, Jejak Digital Bisa Bongkar Kecurangan

Tim Spersdam Periksa Administrasi Personel Kodim Grobogan

Tim Spersdam Periksa Administrasi Personel Kodim Grobogan

GROBOGAN – Administrasi dan pembinaan personel Kodim 0717/Grobogan mendapat pengawasan dari Tim Pengawasan Kegiatan (Wasgiat) Bidang Personel Staf Personel Kodam (Spersdam) IV/Diponegoro, Rabu (18/11/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer