alexametrics
25.1 C
Kudus
Thursday, May 26, 2022

Alasan Pemilik Perusahaan Otobus Sewa 5 Pengacara Gugat BKK Purwodadi

GROBOGAN – Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Suka Damai Hartono akhirnya menyomasi PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) untuk pelelangan aset agunan. Dia menyewa lima pengacara untuk menggugat BKK Purwodadi yang akan melelang aset tanahnya pada 28 Oktober 2021.

Hartono mengaku, sudah mendatangi kantor BKK Purwodadi untuk menanyakan surat perjanjian kontrak awal sebagai hak debitur. Namun, saat kedatanganya meminta dirinya tidak diberikan salinanya tersebut.

“Saya sudah bersikap baik untuk melihat kembali surat perjanjian kontrak awal. Tetapi BKK Purwodadi tidak memberikan. Saya adukan ke Pak Ganjar, Gubernur Jateng dan diminta untuk lapor ke OJK,” kata Hartono.


Tidak diberinya surat salinan tersebut, menjadikan dirinya harus menyewa pengacara. Sebab, pelelangan itu tanpa ada persetujuan awal sebelumnya.

“Untuk masalah ini sudah saya serahkan kepada pengacara. Nanti yang mengurusi gugatan dan somasi dia,”ujarnya.

Budi Susilo, kuasa hukum Hartono owner PO Suka Damai mengaku sudah diberi kuasa untuk mengurus permasalahan simpan pinjam di BKK Purwodadi. Dia bersama empat pengacara lain, yakni Herry Sulistyono, Terry Okta Wijayanto, dan Dwi Apriyanto serta Deddy Nor Ardiyanto akan mengugatan BKK Purwodadi.

“Hari ini kami kirim surat permintaan klarifikasi. Pekan depan pihak -pihak terkait akan kami libatkan,” terang dia.

Sebelumnya, pemilik PT Tugu Tani Suka Damai Hartono meminta waktu enam bulan pelunasan. Namun BKK Purwodadi tidak melakukan lelang agunan. Pelelangan Aset agunan dari PO Suka Damai berawal dari pinjaman modal PT BPR BKK Purwodadi sebesar Rp 10 miliar. Pinjaman tersebut diangsur selama lima tahun. Mulai 2018.

Tahun pertama sudah mengangsung Rp 2 miliar. Saat tempo berjalan, usaha dari PO Suka Damai tidak bisa berjalan lagi karena pandemi Covid-19. Selanjutnya, meminta keringanan kepada BKK Purwodadi.

“Saat itu, ada pandemi Covid-19. Usaha saya bus berhenti total dan tidak berjalan sama sekali. Jadi tidak ada pemasukan. Makanya, saya ajukan keringanan sebagai korban Covid-19,” ujarnya.

Usaha untuk keringanan diberikan BKK Purwodadi. Namun, dilakukan dengan perjanjian ulang dan apresial untuk nilai aset. Sehingga nilai agunan jadi turun. Harga tanah aset yang dilelang di Jalan Gajah Mada permeter Rp 2.250.000. Setelah diapresial turun menjadi Rp 1.250.000 per meter.

Baca Juga :  Lagi, Warga Grobogan Tewas Tersambar Kereta

“Saya memang menunggak tidak bisa bayar dua tahun. Karena tidak bisa mengangsur,” ujarnya.

Hartono akan menggugat ke pengadilan jika aset agunan di BKK Purwodadi dilelangkan. Pihaknya juga mewakilkan ke pengacara untuk gugatan tersebut dengan melihat perjanjian awal. Apalagi pihaknya sudah ada niatan untuk membayar dan melunasi.

“Saya sudah melaporkan tentang usaha dan aset yang mau dilelang ke pak Ganjar Gubernur Jateng. Saya diberikan saran untuk lapor ke OJK untuk laporan. Saya sekarang menunggu keputusan OJK dan akan melaporkan gugatan ke pengadilan,” terangnya.

Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwodadi Widi Raharjo mengatakan, lelang aset milik Hartono sebagai pemilik PO Suka Damai sudah sesuai prosedur. Sebab, kreditur telah melakukan tunggakan selama dua tahun tidak pernah membayar. Ada empat bidang sertifikat tanah yang menjadi agunan di Jalan Gajah Mada Purwodadi. Masing masing tanah mempunyai luas 1.820 m2, 1.600 m2, 1.830 m2 dan 2.730 m2 di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi.

Selain itu, kreditur juga telah diberikan keringanan dampak Covid-19 dengan menurunkan suku bunga dari pinjaman Rp 10 miliar. Perjanjian awal bunga 0,85 persen dan menjadi 0,8 persen setiap bulan. Waktu jangka pembayaran dari lima tahun menjadi 9 tahun.

“Untuk pinjaman Rp 10 miliar dan sudah dibayar Rp 2 miliar tahun pertama. Sekarang jumlah pembayaran masih kurang Rp 10 itu dari pokok dan bunga semua,” kata Widi Raharjo.

Dia menyebutkan pembayaran Hartono tahun pertama baik pada tahun 2018-2019. Namun, saat memasuki tahun kedua pada 2019 sampai 2020 pembayaran mulai macet dan melakukan perubahan kontrak lagi. Namun, setelah ada pembaharuan kontrak belum ada pembayaran angsuran ke BKK Purwodadi.

“Kami lakukan lelang karena sudah sesuai dengan ketentuan. Kami berharap kreditur bisa membayarnya sebelum dilelangkan pada 28 Oktober 2021,” tandasnya. (mal)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Suka Damai Hartono akhirnya menyomasi PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) untuk pelelangan aset agunan. Dia menyewa lima pengacara untuk menggugat BKK Purwodadi yang akan melelang aset tanahnya pada 28 Oktober 2021.

Hartono mengaku, sudah mendatangi kantor BKK Purwodadi untuk menanyakan surat perjanjian kontrak awal sebagai hak debitur. Namun, saat kedatanganya meminta dirinya tidak diberikan salinanya tersebut.

“Saya sudah bersikap baik untuk melihat kembali surat perjanjian kontrak awal. Tetapi BKK Purwodadi tidak memberikan. Saya adukan ke Pak Ganjar, Gubernur Jateng dan diminta untuk lapor ke OJK,” kata Hartono.

Tidak diberinya surat salinan tersebut, menjadikan dirinya harus menyewa pengacara. Sebab, pelelangan itu tanpa ada persetujuan awal sebelumnya.

“Untuk masalah ini sudah saya serahkan kepada pengacara. Nanti yang mengurusi gugatan dan somasi dia,”ujarnya.

Budi Susilo, kuasa hukum Hartono owner PO Suka Damai mengaku sudah diberi kuasa untuk mengurus permasalahan simpan pinjam di BKK Purwodadi. Dia bersama empat pengacara lain, yakni Herry Sulistyono, Terry Okta Wijayanto, dan Dwi Apriyanto serta Deddy Nor Ardiyanto akan mengugatan BKK Purwodadi.

“Hari ini kami kirim surat permintaan klarifikasi. Pekan depan pihak -pihak terkait akan kami libatkan,” terang dia.

Sebelumnya, pemilik PT Tugu Tani Suka Damai Hartono meminta waktu enam bulan pelunasan. Namun BKK Purwodadi tidak melakukan lelang agunan. Pelelangan Aset agunan dari PO Suka Damai berawal dari pinjaman modal PT BPR BKK Purwodadi sebesar Rp 10 miliar. Pinjaman tersebut diangsur selama lima tahun. Mulai 2018.

Tahun pertama sudah mengangsung Rp 2 miliar. Saat tempo berjalan, usaha dari PO Suka Damai tidak bisa berjalan lagi karena pandemi Covid-19. Selanjutnya, meminta keringanan kepada BKK Purwodadi.

“Saat itu, ada pandemi Covid-19. Usaha saya bus berhenti total dan tidak berjalan sama sekali. Jadi tidak ada pemasukan. Makanya, saya ajukan keringanan sebagai korban Covid-19,” ujarnya.

Usaha untuk keringanan diberikan BKK Purwodadi. Namun, dilakukan dengan perjanjian ulang dan apresial untuk nilai aset. Sehingga nilai agunan jadi turun. Harga tanah aset yang dilelang di Jalan Gajah Mada permeter Rp 2.250.000. Setelah diapresial turun menjadi Rp 1.250.000 per meter.

Baca Juga :  Imlek: Pandemi Belum Usai, ‘Toko Ijo’ Dua Tahun Tak Produksi Kue Keranjang

“Saya memang menunggak tidak bisa bayar dua tahun. Karena tidak bisa mengangsur,” ujarnya.

Hartono akan menggugat ke pengadilan jika aset agunan di BKK Purwodadi dilelangkan. Pihaknya juga mewakilkan ke pengacara untuk gugatan tersebut dengan melihat perjanjian awal. Apalagi pihaknya sudah ada niatan untuk membayar dan melunasi.

“Saya sudah melaporkan tentang usaha dan aset yang mau dilelang ke pak Ganjar Gubernur Jateng. Saya diberikan saran untuk lapor ke OJK untuk laporan. Saya sekarang menunggu keputusan OJK dan akan melaporkan gugatan ke pengadilan,” terangnya.

Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwodadi Widi Raharjo mengatakan, lelang aset milik Hartono sebagai pemilik PO Suka Damai sudah sesuai prosedur. Sebab, kreditur telah melakukan tunggakan selama dua tahun tidak pernah membayar. Ada empat bidang sertifikat tanah yang menjadi agunan di Jalan Gajah Mada Purwodadi. Masing masing tanah mempunyai luas 1.820 m2, 1.600 m2, 1.830 m2 dan 2.730 m2 di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi.

Selain itu, kreditur juga telah diberikan keringanan dampak Covid-19 dengan menurunkan suku bunga dari pinjaman Rp 10 miliar. Perjanjian awal bunga 0,85 persen dan menjadi 0,8 persen setiap bulan. Waktu jangka pembayaran dari lima tahun menjadi 9 tahun.

“Untuk pinjaman Rp 10 miliar dan sudah dibayar Rp 2 miliar tahun pertama. Sekarang jumlah pembayaran masih kurang Rp 10 itu dari pokok dan bunga semua,” kata Widi Raharjo.

Dia menyebutkan pembayaran Hartono tahun pertama baik pada tahun 2018-2019. Namun, saat memasuki tahun kedua pada 2019 sampai 2020 pembayaran mulai macet dan melakukan perubahan kontrak lagi. Namun, setelah ada pembaharuan kontrak belum ada pembayaran angsuran ke BKK Purwodadi.

“Kami lakukan lelang karena sudah sesuai dengan ketentuan. Kami berharap kreditur bisa membayarnya sebelum dilelangkan pada 28 Oktober 2021,” tandasnya. (mal)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/