alexametrics
23.2 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Utama Grobogan Darurat Anak Tak Sekolah

GROBOGAN – Grobogan darurat anak tidak sekolah (ATS). Tercatat, pada 2020, ada lebih dari 46 ribu suspek anak tidak sekolah (ATS). Sedangkan pada 2019, Grobogan menduduki peringkat ATS se-Jateng.

Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Grobogan Fandyasih Bowo Leksono mengatakan, menurut data Susenas BPS 2018 ada 28.381 anak usia 13-18 tahun tidak sekolah. Kemudian pada 2019 ada 31.685 anak.

Kemudian 2020 dan tahun ini mulai dilakukan verifikasi database ATS menggunakan Si-Vanessa. Bintek baru dilakukan di 150 desa. Sehingga baru bisa mendata 50 persen. Harapannya pada 2022 seluruh ATS mampu terdata 100 persen.


BELAJAR: Siswa SMPN 6 Purwodadi saat mendapatkan materi dari guru kelas.

BELAJAR: Siswa SMPN 6 Purwodadi saat mendapatkan materi dari guru kelas. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)

“Tahun ini kami membentuk tim teknis dan forum masyarakat peduli pendidikan. Kami mendata dan kroscek data Susenas di 150 desa dari 280 desa,” ungkapnya.

Terdata, selama pandemi 2020, jumlah ATS suspek ada sebanyak 46.033 anak. Kemudian per Juni tahun ini ada 1.586 suspek ATS di delapan desa. Setelah dilakukan verifikasi ada 135 anak yang benar-benar ATS.

Baca Juga :  Grobogan Mulai Salurkan Dua Ribu Paket Sembako dari Presiden

“Dari 135 anak tersebut terdapat 28 ATS yang bersedia kembali bersekolah di tahun ajaran baru 2021-2022 nanti,” jelasnya.

Menurutnya, anak yang sudah terkonfirmasi benar-benar ATS dan bersedia untuk kembali bersekolah akan difasilitasi dan disalurkan ke jenjang pendidikan sesuai kondisi jenjang ATS. Sehingga dapat melanjutkan di sekolah formal atau kejar paket yang diselenggarakan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM).

Mereka yang bersedia kembali ke sekolah harus membuat surat pernyataan bermaterai mengetahui orangtua. Isinya bersedia bersekolah tanpa ada paksaan dan sanggup memenuhi kebutuhan sekolah.

“Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan hanya enam tahun. Padahal harapan lama sekolah bisa 12 tahun. Penyebabnya selama ini karena faktor ekonomi,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan biaya non-personel untuk penggratisan biaya seragam dan sekolah. “Kami juga sedang bekerja sama dengan para CSR untuk bisa kembali ke sekolah,” paparnya. (mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Grobogan darurat anak tidak sekolah (ATS). Tercatat, pada 2020, ada lebih dari 46 ribu suspek anak tidak sekolah (ATS). Sedangkan pada 2019, Grobogan menduduki peringkat ATS se-Jateng.

Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Grobogan Fandyasih Bowo Leksono mengatakan, menurut data Susenas BPS 2018 ada 28.381 anak usia 13-18 tahun tidak sekolah. Kemudian pada 2019 ada 31.685 anak.

Kemudian 2020 dan tahun ini mulai dilakukan verifikasi database ATS menggunakan Si-Vanessa. Bintek baru dilakukan di 150 desa. Sehingga baru bisa mendata 50 persen. Harapannya pada 2022 seluruh ATS mampu terdata 100 persen.

BELAJAR: Siswa SMPN 6 Purwodadi saat mendapatkan materi dari guru kelas.

BELAJAR: Siswa SMPN 6 Purwodadi saat mendapatkan materi dari guru kelas. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)

“Tahun ini kami membentuk tim teknis dan forum masyarakat peduli pendidikan. Kami mendata dan kroscek data Susenas di 150 desa dari 280 desa,” ungkapnya.

Terdata, selama pandemi 2020, jumlah ATS suspek ada sebanyak 46.033 anak. Kemudian per Juni tahun ini ada 1.586 suspek ATS di delapan desa. Setelah dilakukan verifikasi ada 135 anak yang benar-benar ATS.

Baca Juga :  Tujuh Desa di Grobogan Dapat Perbaikan Infrastruktur dan Tata Ruang

“Dari 135 anak tersebut terdapat 28 ATS yang bersedia kembali bersekolah di tahun ajaran baru 2021-2022 nanti,” jelasnya.

Menurutnya, anak yang sudah terkonfirmasi benar-benar ATS dan bersedia untuk kembali bersekolah akan difasilitasi dan disalurkan ke jenjang pendidikan sesuai kondisi jenjang ATS. Sehingga dapat melanjutkan di sekolah formal atau kejar paket yang diselenggarakan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM).

Mereka yang bersedia kembali ke sekolah harus membuat surat pernyataan bermaterai mengetahui orangtua. Isinya bersedia bersekolah tanpa ada paksaan dan sanggup memenuhi kebutuhan sekolah.

“Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan hanya enam tahun. Padahal harapan lama sekolah bisa 12 tahun. Penyebabnya selama ini karena faktor ekonomi,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan biaya non-personel untuk penggratisan biaya seragam dan sekolah. “Kami juga sedang bekerja sama dengan para CSR untuk bisa kembali ke sekolah,” paparnya. (mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/