alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

Berhasil Tuntaskan Dua Kasus Korupsi, Kejari Grobogan Bentuk Kampung Restorative Justice

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan selama 2021-2022 berhasil menuntaskan kasus korupsi. Kasus tersebut, ada yang sudah selesai putusan. Juga masih ada yang proses penyidikan dan sidang pengadilan negeri (PN).

Kasus yang berhasil diungkap di antaranya, dugaan korupsi pembebasan tanah Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, yang telah selesai. Yaitu dengan tersangka Kusdiyono, warga Kelurahan Danyang, Purwodadi. Dia divonis enam tahun, denda Rp 300 juta, dan mengembalikan uang pengganti Rp 4,9 miliar. Dalam kasus tersebut, juga menetapkan tersangka baru PC, seorang notaris di Purwodadi yang saat ini proses penyidikan.

Kasus lain, korupsi UPK Kecamatan Tawangharjo berupa penyalahgunaan dana tahun anggaran 2017-2019. Dari kasus tersebut, telah menetapkan terdakwa Guntoro, bendahara dengan divonsi hukuman satu tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta. Terdakwa juga telah mengembalikan uang pengganti kerugian senilai Rp 331,6 juta kepada negara.


”Untuk kasus korupsi yang dilaporkan ke Kejari Grobogan dia telah selesai semua dan ada putusannya. Sekarang masih menangani kasus dugaan korupsi Desa Jatipecaron dan sudah menahan tersangkanya,” kata Kepala Kejari Grobogan Iqbal melalui Kasi Intel Frengki Wibowo.

Baca Juga :  Usai Vaksin, Warga Grobogan Dapat Bibit Pohon

Selain penanganan kasus korupsi, Kejari Grobogan pemberian restorative justice (RJ) dan kampung RJ. Yaitu di Desa  Karangsari, Kecamatan Brati, dan Desa Juworo, Kecamatan Geyer.

Dikatakan, kampung restorative justice dibentuk sesuai surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Pembentukan kampung RJ ini, bertujuan untuk pemulihan suatu keadaan. Di antaranya, pemulihan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Pembentukan kampung RJ ini, tentu saja dapat memberikan dampak positif dalam hal pembaharuan hukum pidana yang mendunia dan mewujudkan kepastian hukum.

Menurutnya, pemberian RJ dilakukan ini, untuk kasus yang tergolong ringan dengan ancaman tidak lebih dari lima tahun penjara. Selanjutnya, kerugian yang dialami korbannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Kemudian kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

”Pemaafan ini seperti barang sudah dikembalikan dan kerugian diganti sesuai kesepakatan bersama. Jadi, kami lebih baik mencegah dari pada mengobati. Ini yang menjadi prinsip kami,” terangnya.

Dia menambahkan, pemberian RJ kali pertama pada 2022, berupa pemberian RJ kepada Sri Rohati, 45, atas kasus pencurian di Desa Tirem, Brati. Setelah mendapatkan RJ, tersangka bebas. (mun/lin)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan selama 2021-2022 berhasil menuntaskan kasus korupsi. Kasus tersebut, ada yang sudah selesai putusan. Juga masih ada yang proses penyidikan dan sidang pengadilan negeri (PN).

Kasus yang berhasil diungkap di antaranya, dugaan korupsi pembebasan tanah Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, yang telah selesai. Yaitu dengan tersangka Kusdiyono, warga Kelurahan Danyang, Purwodadi. Dia divonis enam tahun, denda Rp 300 juta, dan mengembalikan uang pengganti Rp 4,9 miliar. Dalam kasus tersebut, juga menetapkan tersangka baru PC, seorang notaris di Purwodadi yang saat ini proses penyidikan.

Kasus lain, korupsi UPK Kecamatan Tawangharjo berupa penyalahgunaan dana tahun anggaran 2017-2019. Dari kasus tersebut, telah menetapkan terdakwa Guntoro, bendahara dengan divonsi hukuman satu tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta. Terdakwa juga telah mengembalikan uang pengganti kerugian senilai Rp 331,6 juta kepada negara.

”Untuk kasus korupsi yang dilaporkan ke Kejari Grobogan dia telah selesai semua dan ada putusannya. Sekarang masih menangani kasus dugaan korupsi Desa Jatipecaron dan sudah menahan tersangkanya,” kata Kepala Kejari Grobogan Iqbal melalui Kasi Intel Frengki Wibowo.

Baca Juga :  Kabar Baik! Kasus Angka Kematian Ibu di Grobogan Turun Drastis

Selain penanganan kasus korupsi, Kejari Grobogan pemberian restorative justice (RJ) dan kampung RJ. Yaitu di Desa  Karangsari, Kecamatan Brati, dan Desa Juworo, Kecamatan Geyer.

Dikatakan, kampung restorative justice dibentuk sesuai surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Pembentukan kampung RJ ini, bertujuan untuk pemulihan suatu keadaan. Di antaranya, pemulihan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Pembentukan kampung RJ ini, tentu saja dapat memberikan dampak positif dalam hal pembaharuan hukum pidana yang mendunia dan mewujudkan kepastian hukum.

Menurutnya, pemberian RJ dilakukan ini, untuk kasus yang tergolong ringan dengan ancaman tidak lebih dari lima tahun penjara. Selanjutnya, kerugian yang dialami korbannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Kemudian kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

”Pemaafan ini seperti barang sudah dikembalikan dan kerugian diganti sesuai kesepakatan bersama. Jadi, kami lebih baik mencegah dari pada mengobati. Ini yang menjadi prinsip kami,” terangnya.

Dia menambahkan, pemberian RJ kali pertama pada 2022, berupa pemberian RJ kepada Sri Rohati, 45, atas kasus pencurian di Desa Tirem, Brati. Setelah mendapatkan RJ, tersangka bebas. (mun/lin)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/