alexametrics
27.9 C
Kudus
Wednesday, June 22, 2022

PMK Menyebar di 19 Kecamatan, Dinas Grobogan: Belum Dapat Kuota Vaksin

GROBOGAN – Seiring merebaknya kasus penyakit mulut dan kulit (PMK) pemerintah pusat mewacanakan vaksinasi yang bakal dimulai Agustus. Namun, hingga kini belum ada kepastian kuota untuk masing-masing daerah, termasuk Grobogan.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan Riyanto menyebut hingga kini kasus PMK telah menyebar di 19 kecamatan dengan jumlah total kasus per (20/6) yakni 1.139. Dari jumlah tersebut lima kasus berujung kematian dan dua lainnya dipotong secara paksa.

Sementara jumlah ternak sembuh 192 kasus atau sekitar 16,86 persen. Dengan persebaran terbanyak di tiga kecamatan yakni Geyer 158 kasus, Wirosari 151 kasus, dan Gabus 310.


“Dalam upaya penyembuhan kami mengantisipasi dengan memberikan vitamin. Tetapi kini stok kami sudah habis,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah pusat juga mewacanakan vaksinasi. Untuk tahap awal rencananya ada 800 ribu. Saat ini sudah mendarat 12 ribu.

“Jawa Tengah dapat alokasi 1.000 saja yang akan di-launching di Sukoharjo. Kalau Grobogan belum dapat kuota vaksin tersebut,” imbuhnya.

Bila dikalkulasi secara menyeluruh, kebutuhan kuota vaksin PMK bagi Grobogan sekitar 204 ribu. Itu sesuai dengan dengan jumlah ternak yang ada. Terdiri dari sapi, kerbau dan kambing.

Baca Juga :  Waduh! Baru Sebulan Diperbaiki, Jalan di Grobogan Ini malah Ambles

Sementara untuk mengantisipasi penularan, penutupan pasar hewan akan diperpanjang. Dengan batas waktu yang belum diketahui. Menunggu kondisi membaik.

Menurutnya penutupan pasar merupakan langkah yang dinilai paling efektif menekan pesatnya laju penularan PMK. Sebab penularannya sejauh ini melalui mutasi yang ada dalam perdagangan dan lalu lintas dari luar daerah Grobogan.

Penutupan juga sesuai SOP kementerian pertanian yang tertuang dalam surat edaran. Yang menyebut bahwa tidak boleh menerima hewan masuk dari daerah lain yang telah terindikasi kasus PMK. Dan sebaliknya, bagi daerah yang telah terjangkit PMK tak boleh mengeluarkan ternak.

“Jika dibuka lagi nantinya tetap harus melalui rakor,” paparnya.

Dengan pembatasan itu, ia berharap masyarakat Grobogan tak khawatir dengan stok hewan qurban. Masyarakat dan pedagang bisa bertransaksi dengan peternak dan pedagang lokal.

“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan edukasi dengan pimpinan desa bersama kades-kades. Ada juga layanan interaktif untuk aduan masyarakat,” katanya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

GROBOGAN – Seiring merebaknya kasus penyakit mulut dan kulit (PMK) pemerintah pusat mewacanakan vaksinasi yang bakal dimulai Agustus. Namun, hingga kini belum ada kepastian kuota untuk masing-masing daerah, termasuk Grobogan.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan Riyanto menyebut hingga kini kasus PMK telah menyebar di 19 kecamatan dengan jumlah total kasus per (20/6) yakni 1.139. Dari jumlah tersebut lima kasus berujung kematian dan dua lainnya dipotong secara paksa.

Sementara jumlah ternak sembuh 192 kasus atau sekitar 16,86 persen. Dengan persebaran terbanyak di tiga kecamatan yakni Geyer 158 kasus, Wirosari 151 kasus, dan Gabus 310.

“Dalam upaya penyembuhan kami mengantisipasi dengan memberikan vitamin. Tetapi kini stok kami sudah habis,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah pusat juga mewacanakan vaksinasi. Untuk tahap awal rencananya ada 800 ribu. Saat ini sudah mendarat 12 ribu.

“Jawa Tengah dapat alokasi 1.000 saja yang akan di-launching di Sukoharjo. Kalau Grobogan belum dapat kuota vaksin tersebut,” imbuhnya.

Bila dikalkulasi secara menyeluruh, kebutuhan kuota vaksin PMK bagi Grobogan sekitar 204 ribu. Itu sesuai dengan dengan jumlah ternak yang ada. Terdiri dari sapi, kerbau dan kambing.

Baca Juga :  Grobogan-Semarang PP Lebih Murah Dengan Bus Trans Jateng

Sementara untuk mengantisipasi penularan, penutupan pasar hewan akan diperpanjang. Dengan batas waktu yang belum diketahui. Menunggu kondisi membaik.

Menurutnya penutupan pasar merupakan langkah yang dinilai paling efektif menekan pesatnya laju penularan PMK. Sebab penularannya sejauh ini melalui mutasi yang ada dalam perdagangan dan lalu lintas dari luar daerah Grobogan.

Penutupan juga sesuai SOP kementerian pertanian yang tertuang dalam surat edaran. Yang menyebut bahwa tidak boleh menerima hewan masuk dari daerah lain yang telah terindikasi kasus PMK. Dan sebaliknya, bagi daerah yang telah terjangkit PMK tak boleh mengeluarkan ternak.

“Jika dibuka lagi nantinya tetap harus melalui rakor,” paparnya.

Dengan pembatasan itu, ia berharap masyarakat Grobogan tak khawatir dengan stok hewan qurban. Masyarakat dan pedagang bisa bertransaksi dengan peternak dan pedagang lokal.

“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan edukasi dengan pimpinan desa bersama kades-kades. Ada juga layanan interaktif untuk aduan masyarakat,” katanya. (tos/mal)






Reporter: Eko Santoso

Most Read

Artikel Terbaru

/