alexametrics
30.2 C
Kudus
Monday, May 16, 2022

Tiga Bulan, 238 Anak di Grobogan Lakukan Pernikahan Dini

GROBOGAN – Permohonan dispensasi nikah menjadi masalah serius di Kabupaten Grobogan. Karena jumlahnya meningkat drastis. Selama 2021 mencapai 901 permohonan. Sedangkan Januari hingga Maret ini sudah ada 238 permohonan.

Dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 Kabupaten Grobogan, dispensasi dan perceraian menjadi PR yang menjadi perbincangan hangat.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Purwodadi Wahid Abidin mengatakan, melonjaknya angka dispensasi disebabkan berbagai faktor. Salah satunya karena adanya aturan baru dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di mana usia pengajuan pernikahan naik dari 16 tahun menjadi 19 tahun baik lelaki mau pun perempuan.


“Aturan baru itu menjadi salah satu faktor penyebab, sedangkan faktor lainnya seperti ekonomi. Kemudian stigma perawan tua, di mana orang tua banyak yang beranggapan anak segera menikah akan meringankan beban perkonomian keluarga,” jelasnya.

Tak hanya itu, hamil di luar nikah, pendidikan dan kemiskinan diperkirakan memicu terjadinya dispensasi. “Banyak yang ditinggal orangtuanya kerja di luar negeri, dia di

rumah tak ada yang memantau jadinya menunjang kasus ini,” keluhnya.

Baca Juga :  Kejari Periksa Tersangka Korupsi Keuangan Desa Jatipecaron Pekan Ini

Bahkan, ironisnya dari kasus tersebut, rata-rata yang mengajukan dispensasi perkawinan merupakan perempuan berusia 14 tahun. “Padahal 14 tahun masih SMP belum lulus. Kami meminta Dinas Pendidikan mulai memikirkan hal ini dan menjadi prioritas penyelesaian,” imbuh Kepala DPRD Grobogan Agus Siswanto.

Dengan banyaknya kasus ini, pihaknya berharap seluruh pihak ikut terlibat untuk mengatasi pernikahan usia dini ini. Utamanya dalam melakukan penyuluhan hingga peningkatan pendidikan.

Terlebih peran orang tua yang harus mengawasi anak. Pola asuh merupakan tanggung jawab dari orang tua. Norma agama yang kurang juga menjadi salah satu faktor penyebab.

Pihaknya meminta OPD terkait yang kerap melakukan sosialisasi kepada orangtua yang masih banyak beranggapan anaknya harus menikah usia muda. Padahal berbagai kesiapan harus didapat.

Di balik ramainya permohonan dispensasi nikah. Rata-rata mereka juga kembali ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Kesiapan mental mereka juga mempengaruhi usia perkawinan tersebut. Pernikahan dini memberikan berbagai dampak, seperti rentan terjadinya KDRT, terputusnya akses pendidikan dan perekonomian. (int/mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Permohonan dispensasi nikah menjadi masalah serius di Kabupaten Grobogan. Karena jumlahnya meningkat drastis. Selama 2021 mencapai 901 permohonan. Sedangkan Januari hingga Maret ini sudah ada 238 permohonan.

Dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 Kabupaten Grobogan, dispensasi dan perceraian menjadi PR yang menjadi perbincangan hangat.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Purwodadi Wahid Abidin mengatakan, melonjaknya angka dispensasi disebabkan berbagai faktor. Salah satunya karena adanya aturan baru dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di mana usia pengajuan pernikahan naik dari 16 tahun menjadi 19 tahun baik lelaki mau pun perempuan.

“Aturan baru itu menjadi salah satu faktor penyebab, sedangkan faktor lainnya seperti ekonomi. Kemudian stigma perawan tua, di mana orang tua banyak yang beranggapan anak segera menikah akan meringankan beban perkonomian keluarga,” jelasnya.

Tak hanya itu, hamil di luar nikah, pendidikan dan kemiskinan diperkirakan memicu terjadinya dispensasi. “Banyak yang ditinggal orangtuanya kerja di luar negeri, dia di

rumah tak ada yang memantau jadinya menunjang kasus ini,” keluhnya.

Baca Juga :  Hari Pertama Diresmikan, Server Absensi Berbasis Aplikasi Down

Bahkan, ironisnya dari kasus tersebut, rata-rata yang mengajukan dispensasi perkawinan merupakan perempuan berusia 14 tahun. “Padahal 14 tahun masih SMP belum lulus. Kami meminta Dinas Pendidikan mulai memikirkan hal ini dan menjadi prioritas penyelesaian,” imbuh Kepala DPRD Grobogan Agus Siswanto.

Dengan banyaknya kasus ini, pihaknya berharap seluruh pihak ikut terlibat untuk mengatasi pernikahan usia dini ini. Utamanya dalam melakukan penyuluhan hingga peningkatan pendidikan.

Terlebih peran orang tua yang harus mengawasi anak. Pola asuh merupakan tanggung jawab dari orang tua. Norma agama yang kurang juga menjadi salah satu faktor penyebab.

Pihaknya meminta OPD terkait yang kerap melakukan sosialisasi kepada orangtua yang masih banyak beranggapan anaknya harus menikah usia muda. Padahal berbagai kesiapan harus didapat.

Di balik ramainya permohonan dispensasi nikah. Rata-rata mereka juga kembali ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Kesiapan mental mereka juga mempengaruhi usia perkawinan tersebut. Pernikahan dini memberikan berbagai dampak, seperti rentan terjadinya KDRT, terputusnya akses pendidikan dan perekonomian. (int/mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/