alexametrics
25.5 C
Kudus
Monday, August 15, 2022

Dualisme DPP Pusat, Dana Parpol Berkarya Grobogan Tak Bisa Cair

GROBOGAN – Dana partai politik tahun 2021 milik partai Berkarya di kabupaten Grobogan sebesar Rp 44,5 juta tidak dicairkan. Sebab, partai tersebut mempunyai dua kepengurusan berbeda dari pengurus pusat Berkarya.

”Untuk kasus Berkarya dualisme dua kepempimpinan tidak kami cairkan sebelum ada inkrah dari keputusan hakim. Kami tidak cairkan mulai tahun 2021,” kata Kabid Poldagri Ormas Kesbangpol Grobogan Yani Tulus Supriyanto.

Dikatakan,selama ini tidak bisa berikan bantuan kedua-duanya. Sehingga uang bantuan politik kembali ke kas daerah dan hangus. Menurutnya jika diberikan salah satu sebelum ada keputusan pengadilan maka yang menang siapa belum tahu.


”Maka untuk dana kami tidak berikan. Untuk tahun ini kami menunggu dari hasil inkrah keputusan pengadilan dulu,” ujarnya.

Partai Berkarya saat Pemilu tahun 2019 lalu 22.262 suara. Dari jumlah suara itu mendapatkan satu kursi di DPRD Grobogan dipegang Beni Susanto yang juga menjabat sebagai DPD Berkarya Kabupaten Grobogan.

Yani menambahkan, untuk dana bantuan parpol yang memiliki kursi di DPRD Grobogan untuk 14 parpol sebesar Rp 1,5 miliar. Dana itu partai PDI P mempunyai 19 kursi dengan 309.520 suara mendapatkan Rp 619 juta, PKB mempunyai 7 kursi dengan 117.135 suara mendapatkan 234 juta dan Gerindra mendapatkan lima kursi dengan 71.009 suara mendapatkan 142 juta.

Baca Juga :  Ribuan Warga Tumplek Blek Ramaikan CFD Perdana di Grobogan Usai Disetop 2 Tahun

Selanjutnya PPP mendapatkan lima kursi dengan 61.908 suara mendapatkan Rp 123,8 juta, Hanura mendapatkan lima kursi dengan 61.082 suara mendapatkan Rp 122,1 juta dan Demokrat mendapatkan dua kursi dengan 790.160 suara mendapatkan Rp 76,4 juta. Partai Golkar mendapatkan tiga kursi dengan 49.725 suara mendapatkan Rp 99,4 juta, Berkarya mendapatkan satu kursi dengan 22.262 suara mendapatkan Rp 44,5 juta dan PKS mendapatkan dua kursi dengan 40.881 suara mendapatkan Rp 81,7 juta.

”Untuk penerimaan dana bantuan partai politik menunggu hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Setelah tidak ditemukan maka bisa dicairkan,” terang dia.

Sementara untuk pencarian dilakukan setiap satu tahun sekali. Pencairan untuk penggunaan dana parpol 51 persen untuk pendidikan politik. Sedangkan sisanya 49 persen untuk kegiatan lainya. Seperti sewa kantor, pembiayaan sekretariatan dan operasional lainya. (mun/khim)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Dana partai politik tahun 2021 milik partai Berkarya di kabupaten Grobogan sebesar Rp 44,5 juta tidak dicairkan. Sebab, partai tersebut mempunyai dua kepengurusan berbeda dari pengurus pusat Berkarya.

”Untuk kasus Berkarya dualisme dua kepempimpinan tidak kami cairkan sebelum ada inkrah dari keputusan hakim. Kami tidak cairkan mulai tahun 2021,” kata Kabid Poldagri Ormas Kesbangpol Grobogan Yani Tulus Supriyanto.

Dikatakan,selama ini tidak bisa berikan bantuan kedua-duanya. Sehingga uang bantuan politik kembali ke kas daerah dan hangus. Menurutnya jika diberikan salah satu sebelum ada keputusan pengadilan maka yang menang siapa belum tahu.

”Maka untuk dana kami tidak berikan. Untuk tahun ini kami menunggu dari hasil inkrah keputusan pengadilan dulu,” ujarnya.

Partai Berkarya saat Pemilu tahun 2019 lalu 22.262 suara. Dari jumlah suara itu mendapatkan satu kursi di DPRD Grobogan dipegang Beni Susanto yang juga menjabat sebagai DPD Berkarya Kabupaten Grobogan.

Yani menambahkan, untuk dana bantuan parpol yang memiliki kursi di DPRD Grobogan untuk 14 parpol sebesar Rp 1,5 miliar. Dana itu partai PDI P mempunyai 19 kursi dengan 309.520 suara mendapatkan Rp 619 juta, PKB mempunyai 7 kursi dengan 117.135 suara mendapatkan 234 juta dan Gerindra mendapatkan lima kursi dengan 71.009 suara mendapatkan 142 juta.

Baca Juga :  Perkuat Permodalan UMKM, BRI Purwodadi Gelar Gathering Balik Untung Usaha Melambung

Selanjutnya PPP mendapatkan lima kursi dengan 61.908 suara mendapatkan Rp 123,8 juta, Hanura mendapatkan lima kursi dengan 61.082 suara mendapatkan Rp 122,1 juta dan Demokrat mendapatkan dua kursi dengan 790.160 suara mendapatkan Rp 76,4 juta. Partai Golkar mendapatkan tiga kursi dengan 49.725 suara mendapatkan Rp 99,4 juta, Berkarya mendapatkan satu kursi dengan 22.262 suara mendapatkan Rp 44,5 juta dan PKS mendapatkan dua kursi dengan 40.881 suara mendapatkan Rp 81,7 juta.

”Untuk penerimaan dana bantuan partai politik menunggu hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Setelah tidak ditemukan maka bisa dicairkan,” terang dia.

Sementara untuk pencarian dilakukan setiap satu tahun sekali. Pencairan untuk penggunaan dana parpol 51 persen untuk pendidikan politik. Sedangkan sisanya 49 persen untuk kegiatan lainya. Seperti sewa kantor, pembiayaan sekretariatan dan operasional lainya. (mun/khim)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/