Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Grobogan Mulai Bahas Raperda Perizinan

S
Penulis: Saiful Anwar❯
PIMPIN SIDANG : Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto memimpin rapat paripurna tentang raperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
PIMPIN SIDANG : Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto memimpin rapat paripurna tentang raperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
GROBOGAN – DPRD Grobogan melakukan pembahasan tentang raperda tentang perubahan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kemarin. Pembahasan tersebut dengan mendengarkan penjelasan dari Bupati Sri Sumarni.

Sri Sumarni mengatakan, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan dampak yang besar terhadap peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat, terdapat kurang lebih delapan puluh Undang-Undang, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah, antara lain berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

”Peraturan Daerah yang kita miliki harus disesuaikan kembali dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Cipta Kerja,” kata Sri Sumarni.

Hal itu, kata Sri Sumarni ditegaskan pula oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor : 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam Surat Edaran tersebut, antara lain disampaikan bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing hanya dapat dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah.

”Dalam hal peraturan daerah mengenai kedua retribusi tersebut belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan atas kedua retribusi dimaksud, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas Negara,” ujarnya.

Sri Sumarni menambahkan, sebagaimana diketahui, memang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021. Yaitu tetap mempedomani  dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; dan segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ ditetapkan.

”Saya sampaikan Raperda tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Secara umum, materi muatan dalam Raperda ini berisikan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perubahan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta penyesuaian beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Trayek,” paparanya.

Menurutnya perubahan materi muatan yang berkaitan dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam raperda ini, dilakukan dengan merubah keseluruhan bab yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Baik itu terkait dengan judul bab; nama, obyek dan subyek retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif; struktur dan besaran tarif; pembayaran dan penagihan. (mun/him)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer