Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Selama dua tahun terakhir ini di mana pandemi Covid-19, maka prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 tidak lagi difokuskan di bidang pembangunan fisik infrastruktur, tetapi lebih diprioritaskan pada pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa,” kata Sri Sumarni.
Untuk itu, lanjut Sri Sumarni program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Hal itu. Sesuai ketentuan Peraturan Persiden Nomor 104 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penggunaan Dana Desa tahun 2022, paling sedikit 40 % untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, 20 % untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 % untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19.
”Apakah 40 % untuk BLT masih relevan dengan kondisi nyata atau tidak. Untuk kepastian penggunaan Dana Desa 2022, menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Desa secara terperinci, termasuk pagu masng-masing desa yang sampai saat ini juga belum kita terima,” ujarnya.
Sri Sumarni menambahkan, di bidang ekonomi perdesaan juga perlu diperhatikan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah kondisi ekonomi terganggu. Sehingga Pemerintah harus ambil peran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu dan terdampak dengan berbagai langkah yang ditempuh, di antaranya melalui pengembangan ekonomi lokal desa seperti pengembangan UMKM, BUMDes, pertanian, produk unggulan desa dan lainnya.
”Jangan lupa pula penggunaan angaran desa untuk ikut menyelesaiakn masalah daerah, seperti penanganan Angka Kematian Ibu, Bayi, Anak, stunting dan juga anak putus sekolah,” terang dia.
Dengan adanya Dana Desa mempunyai bagi penumbuhan perekonomian di Desa, Bupati berharap kinerja kecamatan dan desa dalam melaksanakan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa mesti terus ditingkatkan. (mun/ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



