Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala KPPN Purwodadi Subur Riyadi berharap dalam pengelolaan dana desa bisa akuntabel, proporsional, dan transparan. Pihaknya memberikan apresiasi kepada pendamping dana desa kecamatan kelola dana desa.
“Dana desa untuk Kabupatem Grobogan naik menjadi Rp 307 miliar. Pesan dari Pak Dirjen pemerintah daerah bisa optimal sesuai dengan arah kebijakan yang bisa perkuat sinergi Indonesia bangkit Indonesia maju. Desa kuat negara pasti kuat,” ujarnya .
Untuk mengapresiasi kades, Pemkab Grobogan memberi penghargaan kepada kecamatan dan desa terbaik dalam penyaluran dana desa 2021. Yaitu tiga kecamatan dan tiga desa terbaik yang telah menyalurkan dana desa tercepat, tepat sasaran, dan tertib sesuai batas waktu yang ditentukan sehingga patut diapresiasi.
Juara I yakni Kecamatan Brati, juara II Kecamatan Godong, dan juara III Kecamatan Geyer. Untuk juara I desa terbaik yakni Karangsari, juara II Desa Jatilor, dan juara III Desa Penganten.
Kepala Dispermasdes Grobogan Sanyoto mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja penyaluran dana desa 2021. Tim dari Dispermasdes, BPPKAD, KPPN dan BPR BKK Purwodadi serta kecamatan dan desa memberikan penilaian atas penyaluran dana Desa telah tersalurkan 100 persen pada awal Oktober 2021.
“Pemberian penghargaan ini untuk motivasi pemerintah kecamatan dan desa. Harapanya mereka semangat dan bertanggung jawab dalam percepatan penyaluran dana desa tahun depan,” kata Sanyoto.
Dia mengatakan, penyerapan dana desa bisa dilaksanakan di awal tahun untuk mendorong peningkatan perekonomian di desa, sehingga desa lebih maju mandiri dan sejahtera.
“Harapanya nanti bisa menyerap dana desa lebih cepat dan bisa meningkatkan perekonomian desa,” terangnya.
Bupati Sri Sumarni mengatakan, Grobogan menjadi kabupaten terbaik pengelolaan dana desa se-Jawa Tengah dan penyaluran tercepat se-Jawa Tengah. Pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa ini untuk mengapresiasi ini untuk bisa menjadi motivasi bagi Kecamatan dan desa yang lain agar lebih tertib dalam penyaluran dan pelaksanaan dana desa di tahun berikutnya.
“Sebagaimana ketentuan Peraturan Persiden Nomor 104 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penggunaan Dana Desa tahun 2022, paling sedikit 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19,” katanya.
Bupati meminta untuk kepastian penggunaan dana desa 2022 dan mengunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Desa secara terperinci, termasuk pagu masing-masing desa.
“Penggunaan angaran desa untuk ikut menyelesaiakn masalah daerah, seperti penanganan angka kematian ibu, bayi, anak, stunting dan juga anak putus sekolah,” tandasnya. (mun/mal)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



