Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ikuti Pelatihan Dasar, 452 CPNS di Grobogan Dinyatakan Lulus

A
Penulis: Ali Mustofa❯
BERI SELAMAT: Bupati Grobogan Sri Sumarni mengalungkan tanda pengenal dan piagam penghargaan kepada CPNS yang lolos pelatihan dasar di pendapa kabupaten kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
BERI SELAMAT: Bupati Grobogan Sri Sumarni mengalungkan tanda pengenal dan piagam penghargaan kepada CPNS yang lolos pelatihan dasar di pendapa kabupaten kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
GROBOGAN – Sebanyak 452 CPNS dari 454 CPNS di Kabupaten Grobogan lulus mengikuti pelatihan dasar. Ini sebagai salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Dua orang tidak lulus, karena meninggal dunia dan satu orang memang tidak lulus persyaratan.

Pelatihan dasar CPNS tersebut, digelar mulai Maret sampai Desember 2021. Dari 452 CPNS tersebut, 200 CPNS mengikuti pelatihan yang digelar Pemkab Grobogan. Kemudian sisanya mengikuti dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jogjakarta.

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan ucapan selamat kepada CPNS yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar CPNS. Ini sebagai salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Pelatihan dasar ini, juga sebagai upaya untuk menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin, berintegritas, berperilaku baik, memiliki nilai lebih dan profesional dalam melaksanakan berbagai tugas, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Photo
Photo
SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS

”Selesainya pelatihan dasar ini, bukanlah akhir dari perjuangan. Tetapi justru menjadi tonggak awal saudara dalam meniti karir sebagai PNS,” kata Sri Sumarni usai memberikan piagam kepada CPNS yang telah lulus pelatihan.

Untuk mendukung kesuksesan dalam karir, di samping bekerja keras serta loyal kepada pimpinan dan institusi, juga jangan pernah cepat merasa puas dengan yang sudah diperoleh. Dia berpesan untuk tidak pernah berhenti belajar, guna pengembangan diri.

”Manfaatkan jika ada kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat teknis maupun fungsional. Manfaatkan pula kesempatan untuk bisa meneruskan pendidikan formal. Baik melalui tugas belajar maupun izin belajar. Tentunya yang relevan dengan tupoksi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga berkeinginan, banyak PNS Grobogan yang berkesempatan mengikuti pendidikan formal melalui jalur beasiswa. Baik dalam maupun luar negeri. Tentunya, tantangan ini terbuka bagi PNS baru yang relatif masih muda-muda dengan semangat tinggi.

”Pentingnya pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan bagi PNS, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur. Guna memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas,” terangnya.

Bupati mengingatkan, menjadi CPNS merupakan tanggung jawab profesi yang sudah dipilih. PNS merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Semua PNS harus memiliki nilai dasar yang sama. Yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ”Pahami nilai dasar ASN yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi  saat HUT Korpri kemarin. Yaitu ASN yang Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif). Dengan moto ”Bangga Melayani Bangsa”,” tandasnya. (lin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dilantik Sekda, Sunaryo: Benahi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi

Dilantik Sekda, Sunaryo: Benahi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi

Dilantik sebagai Sekda Blora, Sunaryo sebut akan fokus bangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi. Lantaran dua hal itu jadi kunci untuk penataan dan transparan birokrasi

Ahmad Luthfi Minta Budaya Antikorupsi Melekat dalam Diri ASN 

Ahmad Luthfi Minta Budaya Antikorupsi Melekat dalam Diri ASN 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar budaya antikorupsi selalu melekat dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya, agar selalu tercipta pemerintahan yang bersih. 

OPD Dilebur, Pendapatan Dianjur: Belajar Inovasi Tata Pemerintahan

OPD Dilebur, Pendapatan Dianjur: Belajar Inovasi Tata Pemerintahan

Ketika Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami tekanan, pemerintah provinsi dan daerah harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ketika ruang fiskal semakin terbatas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer